JAKARTA, iNewsJoglosemar.id – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang akan diselenggarakan pada bulan November mendatang semakin memanas, dengan sejumlah nama yang diduga memiliki kedekatan dengan pejabat negara muncul dalam bursa calon di berbagai daerah. Salah satunya adalah Mawahib Afkar, yang akan berpasangan dengan Hartopo untuk bertarung di Pilkada Kudus. Menariknya, Mawahib adalah adik dari Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di kabinet Prabowo-Gibran. Mawahib sendiri berambisi untuk menduduki kursi wakil bupati Kudus dalam Pilkada ini.
Namun, muncul kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan jabatan Nusron Wahid dalam mendukung kampanye Mawahib di Pilkada Kudus 2024. Yanuar Wijanarko, pengamat kebijakan publik, menekankan bahwa Nusron harus menghindari mempolitisasi program-program pemerintah yang dapat menguntungkan salah satu pasangan calon.
“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilu, setiap pejabat negara dilarang untuk terlibat dalam kampanye tanpa izin cuti. Jika terbukti terlibat, maka ada konsekuensi hukum yang bisa menjeratnya,” tegas Yanuar di Jakarta, pada Senin, 21 Oktober 2024.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa jika Nusron ikut terlibat dalam kampanye, baik secara terbuka maupun diam-diam, maka dapat dikenakan sanksi pidana, yang diatur dalam UU Pemilu. “Ancaman pidananya bisa mencapai 3 tahun penjara dan denda sebesar Rp36 juta bagi setiap pejabat yang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu selama kampanye,” imbuhnya.
Untuk diketahui, Mawahib sebelumnya menjabat sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah dari Fraksi Golkar. Di Kudus, Nusron dan Mawahib juga dikenal sebagai pengurus tim sepak bola Persiku. Pada Pilkada 2024 ini, Mawahib dan Hartopo didukung oleh partai-partai seperti Golkar, Demokrat, Gerindra, PSI, serta sejumlah partai non-parlemen lainnya.
Editor : Enih Nurhaeni
Artikel Terkait
