BATANG, iNewsJoglosemar.id – Politik uang kembali menjadi sorotan utama menjelang Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2024. Praktik "money politics" ini berpotensi mengalihkan suara rakyat dari yang semestinya berlandaskan visi, misi, serta program kandidat menjadi keputusan yang terpengaruh oleh pemberian uang atau barang. Fenomena ini dipandang sebagai ancaman serius bagi kualitas demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi transparansi dan keadilan.
Zidni Irfansyah, Ketua Ikatan Mahasiswa Batang (KMBS) Semarang, menegaskan bahwa pihaknya akan terjun langsung mengawasi jalannya Pilgub 2024 untuk memastikan tidak ada penyimpangan, khususnya terkait politik uang. Bersama ratusan anggota mahasiswa yang tersebar di berbagai wilayah, Zidni menekankan pentingnya menjaga integritas pemilu agar tetap bersih dan demokratis.
"Politik uang merusak tatanan demokrasi kita. Kami, mahasiswa Batang, akan turun hingga ke pelosok desa, memastikan setiap tahap pemilihan berjalan bersih dari pengaruh uang yang merusak suara rakyat," ujar Zidni dalam sebuah diskusi terbuka bersama mahasiswa Batang.
Diskusi yang melibatkan sejumlah mahasiswa dan aktivis dari berbagai daerah ini menyoroti penyebab maraknya politik uang, mulai dari budaya politik transaksional, rendahnya literasi politik, hingga tingginya angka kemiskinan yang sering kali menjadi celah bagi praktik semacam ini. Zidni menyebutkan bahwa pengawasan yang kuat sangat dibutuhkan agar demokrasi benar-benar dapat mewujudkan keadilan dan kesetaraan.
Zidni menambahkan, "Kami tidak hanya mengawasi, tetapi juga mengedukasi masyarakat untuk memahami pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kualitas dan program. Ini bukan sekadar ajang seremonial, tetapi langkah nyata melawan money politics demi masa depan demokrasi yang lebih sehat."
Para anggota Ikatan Mahasiswa Batang sepakat bahwa masyarakat perlu didorong untuk lebih kritis dalam menyikapi iming-iming sesaat dari praktik politik uang. Mereka juga mendesak agar lembaga penyelenggara pemilu, serta aparat penegak hukum, bertindak tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.
“Kami akan memantau setiap sudut dan sudut kota hingga pelosok desa. Jika ditemukan praktik politik uang atau kecurangan sistematis, kami akan melaporkannya langsung ke pihak terkait, termasuk lembaga pemilu dan kanal pengaduan yang ada,” tegas Zidni.
Editor : Enih Nurhaeni
Artikel Terkait
