BEM Nusantara Jateg Kawal RUU KUHAP, Soroti Potensi Sentralisasi Kewenangan

BOYOLALI, iNEWSJOGLOSEMAR.ID – Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Tengah yang tergabung dalam aliansi BEM Nusantara mengikuti Focus Group Discussion (FGD) bertema “Tumpang Tindih Kewenangan dan Penegakan Hukum dalam RUU KUHAP”. Acara ini berlangsung di Aula Utama Universitas Boyolali dan dihadiri oleh Koordinator BEM Nusantara Jawa Tengah, Shofiyul Amin. 

Dalam sambutannya, Shofiyul Amin menegaskan pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam mengawal Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Ia menyoroti potensi tumpang tindih kewenangan yang dapat terjadi jika rancangan undang-undang ini tidak dikaji dengan cermat. 

Baca Juga

Daftar Beasiswa dari SD hingga Kuliah yang Menggunakan DTKS Tahun 2025 

Diskusi ini menghadirkan sejumlah pakar hukum sebagai narasumber, di antaranya Kaprodi Hukum Universitas Boyolali Ananda Megha Wiedar Saputri, S.H., M.H., Pakar dan Dosen Hukum Pidana UIN Raden Mas Said, M. Yufidz Anwar Ibrahim, S.H., M.H., serta Praktisi Hukum sekaligus Lawyer, Teguh Kayen, M.H. 

Dalam pemaparannya, M. Yufidz Anwar menjelaskan bahwa asas Dominis Litis dalam hukum bukanlah konsep baru. Asas ini berkaitan dengan kewenangan menentukan perkara dalam efektivitas penegakan hukum. Namun, dalam praktiknya sering terjadi perluasan makna yang berpotensi memunculkan problematika, salah satunya dalam RUU KUHAP. 

"Pemaknaan terhadap asas ini berpotensi pada hal praksis yang lebih luas seperti diperbolehkannya rangkap jabatan layaknya Dwi Fungsi ABRI dahulu, sampai pada penggunaan senjata api oleh kejaksaan yang tidak memiliki urgensi jelas," ungkap Yufidz Anwar dalam diskusi yang berlangsung pada Rabu (26/2/2025). 

Baca Juga

VIDEO! Bupati Semarang Puji Hly Tyas, Mahasiswi Peraih Medali Perak di Jepang

Ia juga menyoroti Pasal 12 ayat (11) dalam RUU KUHAP yang dinilai berpotensi memberikan kewenangan yang terlalu absolut dan sentralistik. Jika ketentuan ini diberlakukan, dikhawatirkan tidak akan terjadi mekanisme check and balance dalam sistem penegakan hukum. Anwar juga menilai aturan tersebut dapat memunculkan dualisme kewenangan antara penyidik kepolisian dan kejaksaan. 

Sementara itu, Teguh Kayen, yang juga seorang lawyer, menegaskan bahwa penegakan hukum pada dasarnya bermuara pada wilayah materiil yang berada di Kepolisian. Menurutnya, jika kewenangan dalam proses penyelidikan dan penyidikan tidak sepenuhnya berada di tangan Kepolisian, maka hal tersebut dapat memicu konflik kepentingan. 

Baca Juga

Ancaman Hukuman Berat bagi Mahasiswa Penyebar Video Syur

“Maka jika fungsi hukum secara materiil, terutama dalam proses penyelidikan dan penyidikan, tidak sepenuhnya dimiliki oleh Kepolisian, maka berbahaya untuk kepastian penegakan hukum,” pungkasnya. 

Editor : Enih Nurhaeni