Prabowo Kebut Rampungkan Komisi Reformasi Kepolisian, Ahmad Dofiri Jadi Penasihat Khusus Presiden

Baca Juga

Muhammad Qodari Dilantik Jadi Kepala KSP, Juragan Tanah Punya Harta Tembus Rp261,9 Miliar

JAKARTA, iNewsJoglosemar.id – Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian bisa segera rampung. Tim tersebut nantinya akan diperkuat oleh Ahmad Dofiri yang ditunjuk sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.

Menteri Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut pemerintah masih memfinalisasi susunan keanggotaan dan mencari sosok yang tepat untuk memimpin komisi tersebut.

“Tim Reformasi Kepolisian mungkin dalam 2–3 minggu ke depan akan dibentuk timnya,” ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Baca Juga

Prabowo Siapkan Keppres Bentuk Komisi Reformasi Polri, Siapa Bakal Dilantik?

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan pemerintah sedang menyiapkan instrumen hukum berupa Keputusan Presiden (Keppres) yang mengatur struktur, mekanisme kerja, serta rincian teknis pembentukan komisi.

“Belum ada yang ditunjuk sebagai ketua. Saat ini Presiden sedang mencari sosok figur yang relevan,” kata Prasetyo.

Ia menambahkan, peran Komisi Reformasi Kepolisian berbeda dengan posisi Ahmad Dofiri sebagai penasihat khusus. “Berbeda, kalau sebagai penasihat khusus itu secara pribadi sebagai penasihat Bapak Presiden,” ujarnya.

Baca Juga

Curhat Kopdes Merah Putih di Bandungan: Belum Dapat Dana, Bagaimana Jalankan Bisnis?

Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut reformasi internal di tubuh kepolisian sebenarnya sudah berjalan. Ia menegaskan Polri terbuka terhadap evaluasi dan masukan publik maupun lembaga eksternal.

“Kalau progres perbaikan, saya kira secara kultural kami sudah lakukan. Upaya punishment dan reward kami juga sudah dilakukan,” ucap Listyo.

Baca Juga

Gerilya Hijau Brigadir Sufiana, Perang Melawan Kelaparan dari Pekarangan Rumah

Terkait penanganan demonstrasi, Listyo menekankan bahwa Polri selalu merujuk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

“Namun jika aksi demonstrasi bergeser menjadi tindakan yang merugikan kepentingan umum, Polri punya kewenangan melakukan tindakan sesuai undang-undang,” tegasnya.

Baca Juga

Dandim Kebumen Luncurkan Buku Sumitro Djojohadikusumo, Usulkan Pahlawan Nasional

Editor : Enih Nurhaeni