Jaringan Alumni Yogyakarta Usulkan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Wakil Presiden
YOGYAKARTA, iNewsJoglosemar.id - Jaringan Alumni Yogyakarta mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar Sri Sultan Hamengku Buwono X diajukan ke MPR sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri pada 12 November 2026.
Usulan ini disampaikan sebagai aspirasi masyarakat sebelum Presiden menyerahkan dua nama calon kepada MPR, paling lambat 25 November 2026. Sidang paripurna MPR untuk memilih dan melantik Wakil Presiden dijadwalkan pada 9 Desember 2026.
Ketua Jaringan Alumni Yogyakarta, Heroe Waskito, mengatakan bangsa Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang menjadi tokoh pemersatu, yang diterima semua kelompok, tidak hanya partai politik tetapi juga masyarakat luas.
"Indonesia sedang membutuhkan perekat. Sri Sultan Hamengku Buwono X adalah tokoh yang diterima lintas partai, lintas agama, lintas suku, dan lintas generasi. Beliau milik seluruh bangsa, bukan milik satu golongan," kata Heroe dalam keterangan tertulisnya Selasa 17 November 2026.
Heroe mengingatkan peran Sultan dalam menjaga ketenangan bangsa pada masa sulit 1998. Pada 20 Mei 1998, dalam Pisowanan Ageng di Alun-alun Utara Yogyakarta, Sultan mengajak masyarakat menjaga kerukunan, perdamaian, dan ketertiban, sehingga Yogyakarta tetap tenang. Pada 10 November 1998, Sultan juga duduk bersama Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Amien Rais di Ciganjur untuk mencari titik temu bagi masa depan bangsa.
"Di saat genting, Sultan memilih merangkul, menenangkan, dan mempertemukan. Itulah watak yang dibutuhkan seorang Wakil Presiden: menjaga persatuan dan membantu Presiden merawat kerukunan bangsa," ujarnya.
Sekretaris Jaringan Alumni Yogyakarta, Eko Prastowo, menilai Sultan juga memenuhi kebutuhan Presiden akan Wakil Presiden yang tidak membawa kepentingan partai. Sesuai UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Gubernur DIY tidak boleh menjadi anggota partai politik, dan Sultan telah meninggalkan keanggotaan partai sejak 2012.
"Wakil Presiden dari luar partai tidak akan menjadi pesaing Presiden dan tidak menggeser keseimbangan koalisi. Sultan hadir untuk menjaga dan membantu Presiden sampai akhir masa jabatan, bukan untuk menunggu giliran pada 2029," kata Eko.
Eko menambahkan, Sultan memiliki pengalaman pemerintahan yang panjang. Ia telah memimpin Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai gubernur sejak 1998.
Pengabdian sebagai Wakil Presiden pun bukan hal baru bagi keluarga Sultan. Ayahnya, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, menjabat Wakil Presiden pada 1973-1978 dan dikenang sebagai negarawan yang berintegritas.
Eko menutup dengan menegaskan bahwa usulan ini lahir dari kepedulian terhadap masa depan bangsa dan negara.
"Kami menghormati sikap rendah hati Sultan, yang menyebut urusan ini sebagai urusan Jakarta. Justru karena itu kami bersuara. Pengabdian terbaik kadang datang dari orang yang tidak memintanya. Kami memohon Presiden Prabowo untuk mempertimbangkan usulan ini," pungjas Eko
Editor: Vitrianda Hilba Siregar