SEMARANG, iNewsJoglosemar.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menanggapi serius penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak 2024. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyatakan bahwa evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan untuk menggali faktor penyebab rendahnya tingkat partisipasi dalam pilkada kali ini.
Menurut Aria, partisipasi dalam Pilkada 2024 menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, meskipun pilkada merupakan bagian dari pesta demokrasi yang tidak kalah penting.
"Kami akan mengevaluasi lebih dalam penyebab menurunnya tingkat partisipasi,” kata Aria dalam acara Parlemen Kampus 2024 di Ruang PKM Universitas Diponegoro (Undip), Rabu (4/12/2024).
“Salah satunya adalah terkait dengan bagaimana mobilisasi pemilih yang kurang masif dibandingkan Pemilu Presiden dan Legislatif," ujarnya.
DPR RI mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap penurunan partisipasi masyarakat dalam pilkada, seperti kurangnya informasi yang memadai tentang calon kepala daerah dan minimnya sosialisasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, kandidasi calon kepala daerah yang dianggap kurang kompeten juga turut berpengaruh terhadap keputusan sebagian warga untuk tidak menggunakan hak pilihnya.
"Partisipasi masyarakat dalam Pilkada kali ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah penurunan motivasi memilih. Masyarakat merasa tidak ada calon yang sesuai dengan harapan mereka, sehingga banyak yang memilih untuk tidak memilih atau golput," jelas Aria Bima.
Aria Bima juga menegaskan bahwa salah satu langkah yang perlu diambil adalah revisi terhadap Undang-Undang Pemilu untuk memastikan pemilu dan pilkada yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya di kalangan pemilih muda dan pemilih pemula yang cenderung kurang tertarik dengan pilkada jika tidak ada perbaikan signifikan.
“DPR akan terus berupaya untuk menjadikan proses pemilu dan pilkada lebih transparan, akuntabel, dan terbuka bagi semua kalangan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada lagi kendala yang membuat masyarakat enggan menggunakan hak pilih mereka,” ungkapnya.
Evaluasi Pencalonan
Aria Bima juga mengatakan bahwa perlu ada evaluasi mendalam terkait regulasi pencalonan kepala daerah. Beberapa pihak mengusulkan agar syarat pencalonan tidak hanya bergantung pada persentase dukungan tertentu, melainkan juga memperhatikan kualitas dan kompetensi calon. Hal ini diharapkan dapat menarik minat lebih banyak pemilih, terutama mereka yang merasa bahwa pilihan yang ada tidak memenuhi harapan mereka.
"Evaluasi akan mencakup aspek pencalonan kepala daerah dan bagaimana sistem pemilihan itu berjalan. Salah satu usulan yang berkembang adalah mengurangi batasan persentase calon yang bisa maju. Mungkin perlu ada sistem yang lebih terbuka," tambahnya.
DPR RI juga berencana untuk meningkatkan kesadaran politik di kalangan generasi muda melalui berbagai program edukasi yang bisa mengajak mereka untuk lebih peduli pada demokrasi. Salah satu solusi yang diusulkan adalah memperkuat pendidikan politik di kampus-kampus dan sekolah-sekolah agar pemilih muda bisa lebih memahami pentingnya peran mereka dalam demokrasi.
Di tengah pembahasan soal penurunan partisipasi Pilkada ini, DPR RI juga menggelar acara Parlemen Kampus 2024 di Universitas Diponegoro (Undip), yang bertujuan untuk membuka dialog lebih luas dengan kalangan akademisi, terutama mahasiswa, tentang pentingnya pemilu yang bersih dan berintegritas.
“Parlemen Kampus ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan ide, kritik, dan solusi terkait sistem pemilu yang lebih baik,” ujarnya.
Dukungan Undip
Dr. Teguh Yuwono, Dekan FISIP Undip, turut mendukung penuh inisiatif edukasi politik yang diberikan oleh DPR. Salah satunya adalah pembangunan DPR Corner di kampus Undip, yang akan menjadi pusat informasi mengenai produk legislasi yang dikeluarkan oleh DPR. DPR Corner diharapkan dapat menjadi sarana untuk mendalami lebih dalam proses pembuatan kebijakan di Indonesia.
"Di DPR Corner, mahasiswa akan bisa mengakses semua produk legislatif yang dihasilkan oleh DPR. Kami juga menyiapkan ruang untuk simulasi sidang, yang berfungsi sebagai miniatur DPR untuk memberi mahasiswa pengalaman langsung mengenai proses legislasi," jelas Dr. Teguh.
Editor : Enih Nurhaeni
Artikel Terkait
