SEMARANG, iNEWSJOGLOSEMAR.ID – Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, menyatakan kesiapannya untuk menghadiri retreat di Magelang yang diselenggarakan oleh Kemendagri, namun masih menunggu arahan lebih lanjut.
"Tadi malam kami menerima surat undangan retreat. Kami masih melihat perkembangan, jika nanti sudah diizinkan berangkat, kami juga akan berangkat. Kami selalu siap dan ready on call," ujar Ngesti, Jumat (21/2/2025).
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang itu menegaskan bahwa ia akan mengikuti keputusan yang diambil oleh partainya maupun pemerintah pusat terkait retreat ini.
Acara retreat ini dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025 dan bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan berbagai program strategis.
Namun, di tengah situasi politik yang dinamis, sejumlah kepala daerah memilih menunggu instruksi lebih lanjut sebelum mengambil keputusan untuk hadir atau tidak dalam acara tersebut.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk tidak menghadiri kegiatan retreat yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Magelang pada 21-28 Februari 2025.
Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang telah dikonfirmasi kebenarannya oleh Juru Bicara PDIP, Guntur Romli.
"Betul (ada surat instruksi dari Megawati)," ujar Guntur Romli saat dikonfirmasi, Kamis (20/2/2025) malam.
Perintah untuk Menunda dan Berhenti di Perjalanan
Dalam surat tersebut, Megawati meminta agar seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP menunda keberangkatan mereka ke Magelang. Bahkan bagi yang sudah dalam perjalanan, diminta untuk segera menghentikan perjalanannya dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDIP.
"Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025," demikian isi surat yang ditandatangani oleh Megawati.
Bagi mereka yang telah berada di perjalanan menuju Magelang, Megawati juga menginstruksikan agar segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, agar berhenti dan menunggu arahan dari Ketua Umum," lanjut instruksi tersebut.
Tetap Berkomunikasi dan Siaga
Selain perintah untuk menunda perjalanan, Megawati juga meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk tetap berada dalam komunikasi aktif serta siaga terhadap setiap panggilan atau arahan dari pimpinan partai.
"Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," demikian bunyi poin kedua dalam surat instruksi tersebut.
Terkait Penahanan Hasto Kristiyanto
Instruksi Megawati ini disebut sebagai respons terhadap perkembangan politik nasional, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025).
"Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis 20 Februari 2025, khususnya terkait kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi," demikian tertulis dalam surat tersebut.
Instruksi ini semakin menegaskan bahwa PDIP tengah bersikap waspada terhadap kondisi politik yang berkembang, serta menunjukkan solidaritas internal partai dalam menghadapi situasi yang dianggap sebagai kriminalisasi terhadap salah satu petingginya.
Editor : Enih Nurhaeni
Artikel Terkait
