SEMARANG, iNESSJOGLOSEMAR.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah didorong untuk terus meningkatkan kolaborasi lintas sektor dalam menjalankan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sarif Abdillah, menegaskan bahwa program ini memerlukan kerja keras dan anggaran besar, sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta.
“Kolaborasi menjadi solusi terbaik, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa, hingga pembiayaan kreatif dari berbagai pihak,” ujar Sarif Abdillah, Rabu (13/3/2025).
Sarif menekankan bahwa kerja sama dengan perusahaan swasta melalui program CSR dapat menjadi langkah efektif dalam mendukung pembangunan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Program CSR merupakan model pendanaan yang sangat membantu percepatan pembangunan hunian layak di daerah pedesaan,” jelas politisi dari daerah pemilihan (Dapil) Cilacap dan Banyumas ini.
Selain bantuan langsung, keterlibatan masyarakat juga diperlukan untuk memastikan bahwa rumah yang diperbaiki benar-benar memberikan dampak positif bagi penerimanya.
Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dianggap sebagai salah satu instrumen efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Meski demikian, Sarif mengingatkan bahwa program ini harus tepat sasaran dan diawasi dengan ketat.
“Jangan sampai ada kesalahan data dalam pemberian bantuan. Prosesnya harus transparan, terverifikasi dengan baik, dan ada pendampingan bagi penerima manfaat,” tegasnya.
Sepanjang tahun 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyelesaikan perbaikan 17.325 unit RTLH yang tersebar di 35 kabupaten/kota. Pada tahun 2025, targetnya tetap di angka yang sama.
Namun, Sarif menekankan bahwa monitoring dan evaluasi berkala sangat penting agar program ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Perlu ada evaluasi rutin untuk memastikan bahwa rumah yang direnovasi memenuhi standar kelayakan dan siap dihuni oleh pemiliknya,” tandasnya.
Editor : Enih Nurhaeni
Artikel Terkait
