Menanggapi keluhan itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengakui bahwa urusan tata niaga kedelai memang diatur oleh pemerintah pusat. Namun, pihaknya siap membantu mengomunikasikan masalah ini ke tingkat nasional.
"Untuk tata niaga kedelai memang harus koordinasi kementerian terkait. Kita harus menyesuaikan kebijakan pusat. Tapi kita juga harus punya kreasi sendiri agar koperasi kita eksis," tegas Luthfi.
Ia sepakat dengan usulan untuk meningkatkan produktivitas kedelai lokal. Menurutnya, Jawa Tengah sebenarnya punya potensi besar di daerah seperti Grobogan, Wonogiri, Cilacap, Kebumen, dan Purworejo.
"Potensi kedelai kita sebetulnya banyak. (Ada) di Grobogan, Wonogiri, Cilacap, Kebumen, Purworejo. Coba nanti Kepala Dinas Pertanian (Jateng) itu nanti dipikirkan," imbuh Luthfi.
Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pemprov Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko, menambahkan bahwa meski harga kedelai naik, angka tersebut masih di bawah Harga Acuan Pemerintah (HAP) yang ditetapkan Rp12 ribu per kilogram. Karenanya, Pemprov Jateng belum bisa melakukan intervensi berupa subsidi.
"Saat ini harga rata-rata kedelai Rp11.100, jadi belum bisa diintervensi dengan mengeluarkan subsidi," jelas Sujarwanto.
Editor : Enih Nurhaeni
Artikel Terkait
