SEMARANG, iNewsJoglosemar.id – Para pengusaha pemula sering fokus pada modal, branding, hingga strategi digital. Padahal ada satu aspek fundamental yang kini menjadi sorotan dunia bisnis modern: transparansi Beneficial Ownership (BO). Tanpa memahami hal ini sejak awal, perjalanan sebuah usaha bisa tersandung bahkan sebelum berkembang.
Peringatan itu pertama kali disampaikan oleh Gubernur Maluku Utara sekaligus mantan pengusaha, Sherly Tjoanda. Ia menegaskan bahwa dunia usaha saat ini bergerak semakin transparan dan tak ada ruang untuk “hal-hal yang disembunyikan”.
“Modal bisnis itu sebenarnya bukan uang, tapi nama baik, reputasi, dan kepercayaan,” ujar Sherly, saat acara Campus Calls Out bertajuk Beneficial Ownership: Dari Bisnis Kampus hingga Bisnis Miliaran, yang digelar Kementerian Hukum di Kampus Universitas Diponegoro Semarang, Rabu (19/11/2025).
Menurutnya, era digital menjadikan semua jejak perusahaan terekam: mulai dari akta pendirian, laporan keuangan, hingga rekam digital. Ketika sebuah bisnis tidak dimulai dengan benar, segala jejak itu akan muncul kembali dan berpotensi menghambat langkah besar di masa depan.
“Kalau sejak awal tidak transparan, pasti akan ketahuan. Sekarang semuanya serba terekam, dan jejak digital tidak bisa dihapus,” tambahnya. Ia menyebut contoh pengusaha yang kesulitan mendapat pendanaan atau gagal masuk proyek besar hanya karena struktur BO mereka tidak jelas.
Setelah Sherly, peringatan lebih tegas datang dari Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana. Ia mengingatkan bahwa kompleksitas keuangan masa kini membuka banyak celah bagi penyembunyian uang haram jika BO tidak diatur dengan benar.
“Kalau BO tidak diatur, peluang pencucian uang makin besar. Dampaknya bisa kalian rasakan bertahun-tahun ke depan ketika negara kehilangan sumber daya,” kata Ivan.
Ia menjelaskan banyak sektor baru seperti fintech, kripto, hingga game online menjadi tempat bermain para pelaku kejahatan finansial. Karena itu, pengusaha muda harus benar-benar memahami peran BO sebagai filter penting dalam dunia usaha modern.
“Kalian adalah calon pemimpin 30–40 tahun ke depan. Kalau dari sekarang tidak memahami pentingnya BO, maka risiko kerusakan sistem keuangan bisa sangat besar,” ujar Ivan.
Penegasan terakhir datang dari Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, yang menyampaikan bahwa transparansi BO bukan hanya kebijakan Indonesia, tetapi merupakan tuntutan internasional.
“Ini bukan soal kepentingan kita sendiri, tapi standar global. Indonesia ingin bergabung dengan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), dan itu mensyaratkan transparansi kepemilikan perusahaan,” jelasnya.
Menurut Supratman, banyak negara di dunia menempatkan BO sebagai pilar akuntabilitas. Tanpa kejelasan siapa pengendali sebenarnya, perusahaan rentan menjadi alat manipulasi, penipuan, atau penghindaran kewajiban.
Ia kembali menekankan yang disampaikan Sherly, yakni modal terbesar seorang pengusaha bukanlah uang, melainkan trust.
“Kejujuran itu modal pertama. Kalau kalian jujur, lembaga pembiayaan akan datang sendiri. Yang penting bisnis dimulai dengan benar dan sesuai aturan,” ujarnya.
Rektor Universitas Diponegoro, Prof. Suharnomo, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Hukum karena memilih Undip sebagai kampus pertama untuk pelaksanaan podcast Kemenkum di luar studio.
“Pak Menteri menjadikan Undip pilihan pertama untuk podcast di luar studio. Kami mendapat banyak insight, dan mahasiswa sangat antusias mempelajari BO dan isu lainnya,” katanya.
Generasi pengusaha muda tidak hanya harus kreatif dan inovatif, tetapi juga wajib paham struktur BO sejak hari pertama. Sebab, di era keterbukaan total, akuntabilitas bukan sekadar syarat administratif—melainkan fondasi yang menentukan apakah sebuah bisnis akan tumbuh besar atau hancur sebelum melangkah.
Editor : Enih Nurhaeni
Artikel Terkait
