DEMAK, iNewsJoglosemar.id - Motor yang saya kendarai menderu pelan ketika memasuki wilayah pesisir Sayung, Demak, pada siang yang terik dan lengket. Udara asin yang datang dari laut menyapu wajah saya seperti sapaan pertama bagi siapa pun yang hendak menelusuri kehidupan masyarakat di tepi Jawa bagian utara itu.
Dua kilometer sebelum masuk Desa Banjarsari, saya melewati jalan sempit yang memanjang di antara hamparan tambak, dan cahaya matahari yang memantul di permukaan air membuat langit terlihat seperti memiliki dua wajah. Di satu sisi biru, di sisi lain perak menyilaukan, dan keduanya menyambut dengan kesan yang sama: panas dan keras.
Saya memutar gas motor lebih pelan, memastikan roda tidak terpeleset di jalan tambak yang mulai retak-retak karena cuaca ekstrem yang datang hampir setiap minggu. Angin dari utara bertiup kencang, membuat tubuh sedikit oleng, namun pada saat bersamaan justru mengingatkan saya mengapa tempat ini sering dijadikan lokasi penelitian energi terbarukan.
“Kalau bukan di sini, mau di mana lagi?” gumam saya dalam hati sambil melihat tiang-tiang lampu listrik di sepanjang jalan masuk desa. Saya berhenti sejenak di bawah papan bertuliskan “Selamat Datang di Desa Banjarsari”, menghela napas, lalu menurunkan standar motor untuk memperbaiki posisi tas di punggung sebelum kembali melaju.
Begitu motor kembali melaju, suasana desa mulai terasa. Rumah-rumah sederhana berdiri di kiri dan kanan jalan, sebagian dikelilingi tambak bandeng dan udang, sebagian lagi tampak seperti sedang berjuang melawan naiknya air. Anak-anak berlarian tanpa alas kaki, melintasi jalan tanah yang berdebu, sementara para ibu duduk di beranda dengan kerudung yang berkibar tertiup angin.
Dalam perjalanan ini, saya telah berjanji pada diri sendiri untuk tidak hanya melihat panel surya dan turbin angin yang sering dibicarakan orang, tetapi juga memahami cerita manusia di balik cahaya yang mereka hasilkan. Warga memanfaatkan PLTS–PLTB hybrid (Pembangkit Listrik Tenaga Surya/ Matahari dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/ Angin) sebagai sumber energi baru yang disediakan alam.
Di halaman Balai Desa Banjarsari, Kepala Desa Haryanto telah menunggu dengan senyum yang ramah. Tubuhnya tegap, matanya jernih, dan nada suaranya tenang seperti biasa ketika menyambut tamu dari luar desa.
“Kami pakai Dana Desa sebesar Rp84 juta untuk energi terbarukan, Mas,” katanya ketika kami berjalan bersama menuju sisi timur balai desa, Selasa 21 Oktober 2025.
“Kami pasang tenaga surya hybrid agar bisa memberikan pencahayaan dari ujung desa ke ujung desa,” lanjutnya sambil menunjuk deretan lampu tenaga surya yang berdiri di sepanjang jalan tambak yang tampak berkilat terkena panas siang itu.
Dua kalimat sederhana itu seketika membuat saya memahami semangat yang dimiliki oleh warga desa ini. Banjarsari terbagi menjadi 9 dusun yang dipisahkan oleh tambak-tambak luas, sehingga jaringan listrik PLN yang masuk sering tidak stabil, apalagi saat cuaca buruk.
Haryanto menjelaskan bahwa wilayah desanya berada di kawasan pesisir dengan suhu yang kerap mencapai 34–36 derajat Celsius. Meski kadang turun hujan, panas tetap terasa menyengat, ditambah embusan angin utara yang hampir tidak pernah berhenti. Karena kondisi itulah, desa memilih memanfaatkan dua sumber energi yang melimpah di sana—matahari dan angin.
“Saya tidak ingin warga pulang dalam gelap,” ujarnya saat kami terus melangkah menyusuri jalan yang memanjang seperti garis batas antara daratan dan air.
Ketika kami sampai di lokasi, jembatan itu tampak seperti struktur lama yang menolak menyerah pada usia. Sebagian papan sudah keropos, sebagian lagi berlubang sehingga arus sungai terlihat jelas di bawahnya.
“Kalau malam itu ngeri, Mas,” kata Mustofa, warga yang kebetulan lewat membawa karung kecil berisi peralatan kerjanya.
Mustofa tinggal di desa tetangga, tetapi jalur yang melewati jembatan inilah yang paling cepat menuju lokasi kerjanya di Semarang. “Kalau lewat jalur lain itu muter jauh,” katanya sambil memegang erat tali karungnya.
Ia mengakui bahwa lampu-lampu tenaga surya yang dipasang sepanjang jalan antara Dusun Dombo dan Brangsong membuat perjalanan malamnya jauh lebih aman. “Kalau tidak ada lampu itu, saya tidak mungkin lewat sini jam 9 malam,” ucapnya sambil menunjuk tiang-tiang lampu yang terhubung kabel menuju sebuah menara baja setinggi 9 meter.
Menara Hybrid
Struktur menara warna biru itu tampak kontras dengan semak-semak yang merayap di sekelilingnya. Di puncak menara, tiga turbin angin poros vertikal berputar perlahan diterpa angin utara yang tak pernah absen. Ketiganya membentuk siluet yang tegas melawan langit yang sebagian tertutup mendung.
Turbin itu bukan sekadar baling-baling; melainkan unit pembangkit berkapasitas 500 Watt. Turbin inilah yang memastikan listrik tetap tersedia saat malam atau ketika hujan atau mendung gelap menutupi matahari.
Tepat di bawah turbin, terpasang empat panel surya yang membentuk kisi-kisi bidang datar seperti sayap raksasa. Panel-panel itu menghadap ke langit dengan sudut optimum untuk menangkap sinar matahari pesisir utara Jawa yang rata-rata bersinar 5 jam per hari. Dengan kapasitas 1.200 Watt-peak (Wp), modul ini menjadi sumber energi utama di siang hari.
Sistem hibrida ini bekerja serempak yakni panel surya menghasilkan 6.000 Wh energi per hari, sama dengan turbin angin. Sehingga, keseluruhannya membentuk produksi energi harian 12.000 Wh.
Energi yang terkumpul disimpan dalam sebuah baterai 3.600 Watt yang dipasang di bagian tengah menara, terlindungi oleh kotak logam agar aman dari paparan garam laut dan korosi. Baterai ini dirancang untuk menyokong penyalaan 17 titik lampu PJU berdaya masing-masing 50 Watt. Total konsumsi penerangan mencapai 10.200 Wh per malam—masih menyisakan surplus energi harian 1.800 Wh.
Surplus itu bukan angka kecil. Sistem ini bisa bertahan 20 tahun, dan analisis menunjukkan sistem ini dapat menghasilkan energi 87,6 MWh, sementara kebutuhan penerangan hanya 74,7 MWh, sehingga tercipta surplus energi 12,9 MWh. Jika dihitung menggunakan tarif listrik 1.352 rupiah/kWh, maka total penghematan mencapai Rp17.417.800 selama umur teknis sistem.
Saya memperhatikan lampu-lampu itu. Malam hari, lampu akan hidup otomatis, memberikan cahaya putih terang yang mampu mencapai radius hampir 20 meter. Teknologi sederhana ini justru menjadi penyangga kehidupan di desa pesisir yang kerap diterjang cuaca ekstrem.
“Ini bukan soal lampunya saja,” kata Haryanto ketika melihat saya mencatat detail kecil itu. “Ini soal rasa aman, soal anak-anak bisa pulang dari mengaji tanpa takut, dan pekerja bisa pulang malam tanpa deg-degan.”
Kami kembali ke balai desa, lalu melanjutkan perjalanan ke rumah produksi UMKM milik Muhammad Kanif. Rumahnya berada di jalur tambak yang agak naik, sehingga aman dari banjir rob. Begitu tiba, aroma mi lidi yang baru matang langsung menyapa hidung saya, membuat perut seolah dipaksa bereaksi.
“Kami pakai panel surya untuk proses produksi,” katanya ketika saya menanyakan perubahan yang dialaminya. “Jadi meskipun listrik PLN mati, oven masih bisa jalan,” tambahnya sambil menunjuk sebuah oven besar yang masih hangat.
Dua kalimat itu terasa seperti kalimat kemenangan bagi pelaku UMKM. Produksi mi lidi membutuhkan listrik yang stabil, terutama untuk proses pemanggangan yang harus mencapai suhu tertentu agar mi tidak lembek atau terlalu keras. Setiap mati listrik berarti bahan baku yang rusak, waktu yang hilang, dan kerugian.
Kanif bisa memproduksi hingga 100 kilogram mi dalam sehari jika permintaan tinggi, terutama menjelang Ramadan ketika pesanan meningkat dari berbagai kota seperti Semarang, Kudus, Jepara, dan Solo.
“Alhamdulillah sekarang lebih tenang,” katanya sambil menunjukkan panel surya berukuran sekitar 10 meter persegi di atas atap rumahnya.
Hujan turun saat kami sedang melihat ruang penyimpanan bahan baku di rumah Kanif. Suara hujan menghantam atap rumah seng seperti dentuman-dentuman yang berulang, dan saya tidak bisa menahan diri untuk melihat ke luar.
Air turun deras, membuat jalanan tambak gelap karena awan hitam menutup seluruh langit. Dalam kondisi seperti itu, saya memahami mengapa warga menyebut pesisir sebagai tempat yang bisa berubah dalam satu menit.
“Begini kalau hujan besar,” ujar Kanif sambil melihat air mengalir deras di selokan kecil.
Saya dan Haryanto terpaksa berteduh selama hampir empat puluh menit sebelum hujan mereda. Namun yang menarik perhatian saya adalah lampu-lampu di jalan tambak yang menyala otomatis meski hujan deras membuat sore tampak seperti malam.
“Dulu kalau lampu PLN mati ya gelap total,” kata Haryanto ketika melihat saya memandangi pemandangan itu. “Sekarang kalau gelap ya lampu surya yang nyala.”
Ketika hujan benar-benar reda, saya melanjutkan perjalanan ke Kota Semarang. Tujuan berikutnya adalah Pujasera Energi Tambakharjo, sebuah kawasan kuliner pesisir yang dikelola oleh warga dengan dukungan PLTS.
Cahaya Pesisir
Motor saya kemudian melaju ke Jalur Pantura Demak–Semarang sebelum berbelok ke Jalan Hanoman Raya. Setelah melewati perumahan elite, gerbang bertuliskan “Kampung Kuliner Pujasera Energi” menyambut saya. Kawasan yang dulunya rawan rob kini tampak terang dan tertata.
Deretan lapak dengan atap baja ringan berdiri rapi, masing-masing dilengkapi panel surya di atasnya. Lampu-lampu di pujasera menyala terang tanpa suara bising genset, sementara lapangan di sampingnya dipenuhi warga yang bermain sepak bola dan berolahraga.
Proyek percontohan energi terbarukan di kawasan pesisir Semarang, yang berjarak sekitar 3,7 kilometer dari Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani, kini menjadi simbol kolaborasi antara inovasi energi hijau dan pemberdayaan ekonomi warga lokal.
Aroma sate cumi, bakso ikan, dan nasi goreng kampung bercampur dengan angin laut ketika matahari mulai turun ke garis horison. Anak-anak berlarian di sekitar area permainan, sementara pedagang menyiapkan dagangan mereka tanpa terburu-buru karena tidak takut listrik padam.
“Dulu kalau malam remang-remang, sekarang terang semua, Mas,” kata Khomsatun, pedagang soto ayam dan nasi rames yang sudah berjualan di sana sebelum program energi terbarukan masuk.
Ia bercerita bagaimana dulu pedagang banyak pengeluaran untuk membayar biaya listrik. Sekarang, dengan panel surya yang menjadi sumber listrik bagi mesin penanak nasi, membuat makanan selalu hangat ketika disajikan ke konsumen.
“Kalau ramai begini, alhamdulillah sekali,” katanya sambil tersenyum lebar.
Salah satu pedagang lainnya, Jess, mengaku bergabung di Pujasera Energi karena ingin tetap produktif sembari mengurus anak. Ia memilih membuka lapak dari sore hingga tengah malam, menyesuaikan jumlah pengunjung.
“Saya dulu kerja, tapi setelah punya anak enggak bisa diam. Akhirnya jualan aja. Saya punya bakat masak, ikut zamannya anak muda sekarang, jualan seblak, bakaran, dan menu goreng-goreng,” ujar ibu dua anak itu.
Jess biasanya mulai berjualan pukul 15.00 WIB dan tutup sekitar pukul 23.00 WIB atau lebih jika masih ramai. Seluruh aktivitas dagang, seperti menyalakan blender, kipas angin, lampu, hingga mengisi daya ponsel, ditopang energi dari panel surya.
“Ada keuntungan sendiri sih, karena daya listrik PLN-nya enggak begitu banyak. Jadi bisa hemat banget. Kalau blender, kipas, lampu, charger HP, semuanya pakai panel surya,” katanya.
Penggunaan PLTS ini, menurut riset di lapangan, mampu mengurangi pengeluaran energi UMKM hingga 40–60%. Ketika daya panel surya habis, sistem otomatis beralih ke PLN. “Biasanya tuh kayak ada bunyi ‘ceklek’, mati sebentar terus nyala lagi. Itu artinya dayanya habis, pindah ke PLN,” jelasnya.
Bagi Jess dan pedagang lainnya, Pujasera Energi bukan hanya tempat berjualan, tetapi ruang belajar. Berbagai pelatihan UMKM hingga pelatihan teknis energi terbarukan kerap diberikan oleh lembaga dan kampus yang menjalin kerja sama.
“Sering ada pelatihan UMKM, cara marketing, sampai kerja sama sama kampus. Banyak banget ilmunya, dari enggak bisa jadi bisa,” ungkapnya.
Sementara itu, Dian Mayasari—anggota Koperasi Pertaharjo sekaligus tim event di Pujasera Energi—menceritakan bahwa kawasan tersebut sebelumnya menggunakan kombinasi turbin dan panel surya sebagai sumber listrik alternatif.
“Dulu pernah menggunakan turbin dan panel surya untuk mengganti energi, dan sekarang semuanya beralih ke panel surya,” kata Dian.
Pada masa awal, PLTS–PLTB hybrid berkekuatan 3 kWh dipasang di halaman Pujasera Energi dan sempat menjadi ikon kawasan kuliner itu. Namun, usia konstruksi membuat beberapa bagian besi penyangga dan turbin menua, berkarat, dan menimbulkan suara keras ketika diterpa angin laut.
“Karena lokasinya pas di depan sini, maka kadang kita dan pengunjung agak takut. Suaranya keras saat ada angin. Daerah sini kan besi-besi mudah sekali kena karat daerah pengaruh angin laut. Awal kita bikin PLTS hybrid-PLTB itu tahun 2022,” jelasnya.
Akhirnya, sistem tersebut sepenuhnya diganti dengan panel surya atap yang dinilai lebih aman dan stabil. “Sejak enam bulan lalu diganti. Manfaatnya sangat banyak dan sangat membantu buat lapak-lapak Pujasera ini. Ada 7 lapak, dan fasilitas panggung biasa untuk live music atau acara ulang tahun,” lanjut Dian.
Kini setiap atap lapak dilengkapi PLTS yang mampu menyalakan lampu, kipas, WiFi, hingga peralatan pendukung kuliner. Pengeluaran pedagang untuk listrik pun menurun drastis, memberi mereka ruang untuk menjaga harga tetap ramah tanpa mengorbankan keuntungan.
Skema pengelolaan di Pujasera Energi juga dibuat ringan dan gotong royong. Iuran tiap bulan sebagian besar dialokasikan untuk biaya air dan pemeliharaan sistem panel surya yang merupakan aset bersama kelompok.
“Lapak-lapak di sini tidak disewa mahal, cuma membantu bayar listrik dan air. Jadi biayanya enggak sampai ratusan ribu per lapak. Setiap pekan Rp35 ribu, artinya tiap hari hanya perlu iuran Rp5 ribu. Jam operasional Pujasera ini mulai pagi sampai malam,” terang Dian.
Dengan model seperti ini, kawasan pesisir tersebut tumbuh melampaui fungsi awalnya sebagai pusat kuliner. Ia kini menjadi pusat ekonomi baru, tempat para pelaku usaha mikro belajar teknologi, meningkatkan kapasitas, dan memperluas peluang mereka melalui energi terbarukan.
Energi Komunitas
Proyek PLTS hybrid yang dibangun di kawasan Pujasera Energi ini menjadi salah satu bentuk komitmen Pertamina dalam mendorong percepatan transisi energi berbasis komunitas. Inisiatif ini sejalan dengan arah pembangunan energi nasional, di mana pemerintah menetapkan target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.
Area Manager Communication, Relations, and Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina Patra Niaga Jawa Bagian Tengah, Taufiq Kurniawan, menjelaskan bahwa Pujasera Energi di Semarang merupakan contoh penerapan energi baru terbarukan (EBT) berbasis PLTS dengan sistem off-grid. Ia menyebut proyek ini dirancang agar komunitas pesisir dapat merasakan langsung manfaat kemandirian energi tanpa ketergantungan pada jaringan PLN.
“Pujasera Energi ini menggunakan energi baru terbarukan melalui sistem PLTS off-grid. Sistem ini hanya menyerap energi matahari pada siang hari, lalu menyalurkannya kembali pada malam hari,” ujar Taufiq.
Secara teknis, panel surya yang terpasang di area Pujasera terdiri dari 20 lembar modul fotovoltaik. Keseluruhan modul tersebut mampu menghasilkan daya listrik sekitar 5 kilowatt-hour (kWh) per hari. Energi yang terkumpul pada siang hari disalurkan ke baterai penyimpanan berkapasitas menengah, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penerangan maupun operasional kios pada malam hari ketika aktivitas warga pesisir masih berlangsung.
Dengan sistem off-grid ini, kelompok pengelola Pujasera kini tidak lagi terbebani biaya listrik seperti sebelumnya. Taufiq menjelaskan bahwa sebelum penggunaan PLTS, biaya yang harus ditanggung untuk penerangan dan operasional bisa mencapai Rp600 ribu per bulan. Namun setelah sistem energi surya berjalan, angkanya turun drastis menjadi sekitar Rp200 ribu per bulan.
“Sebelumnya, untuk kebutuhan penerangan dan operasional, kelompok ini harus membayar listrik sekitar Rp600 ribu per bulan. Setelah menggunakan PLTS, biayanya turun menjadi sekitar Rp200 ribu per bulan, artinya ada penghematan sekitar Rp400 ribu setiap bulan,” jelasnya.
Menurut Taufiq, efisiensi tersebut merupakan alasan utama mengapa konsep Pujasera Energi dikembangkan. Pertamina ingin memastikan bahwa pemanfaatan energi bersih tidak hanya mengurangi emisi, tetapi juga benar-benar membantu masyarakat menekan biaya hidup serta memperluas peluang ekonomi mereka.
“Konsep ini bertujuan meringankan beban operasional dan pengeluaran kelompok, serta ke depan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan,” ungkapnya.
Selain Pujasera Energi, Pertamina Patra Niaga juga telah menjalankan sejumlah program transisi energi lainnya, yakni Desa Energi Berdikari (DEB) dan Sekolah Energi Berdikari (SEB). Program-program ini memiliki tujuan yang sama: memperluas akses masyarakat terhadap energi bersih, membangun literasi energi sejak dini, dan membentuk ekosistem energi hijau yang berkelanjutan hingga tingkat desa.
“Kami juga mengembangkan Desa Energi Berdikari dan Sekolah Energi Berdikari untuk memperkuat gerakan menuju Indonesia Net Zero Emission tahun 2060,” tutur Taufiq.
Upaya Pertamina ini berjalan seiring dengan kebijakan pemerintah. Pada periode 2024–2034, pemerintah menargetkan 76 persen dari tambahan kapasitas pembangkit nasional—sekitar 69,5 gigawatt (GW)—akan berasal dari energi terbarukan dan sistem penyimpanan energi. Langkah transformatif ini diperkirakan menciptakan perubahan besar pada cara Indonesia memproduksi dan mengelola energi.
Di sudut lain, saya bertemu Satria Pinandita, pakar EBT sekaligus dosen Teknik Elektro Universitas Semarang (USM). Ia merupakan salah satu figur penting di balik sistem hybrid di Tambakharjo dan Banjarsari. Ia meyakini potensi panas dan angin di pesisir utara Jawa dapat menjadi jawaban atas krisis listrik yang selama ini menghantui desa-desa nelayan.
“Prinsipnya sederhana, kita memanfaatkan apa yang ada di sekitar. Matahari dan angin di pesisir ini tidak pernah absen,” ujar Satria yang saat ini sedang mengikuti [rogram doktoral di Yogyakarta.
Risetnya bermula di Tambakharjo, Semarang. Di sana, ia membangun sistem hybrid untuk melistriki pujasera energi yang dikelola warga. Dari proyek kecil itu, muncul gagasan yang lebih besar: desa pesisir harus bisa mandiri listrik.
Pada 2023, inovasi tersebut dibawa ke Desa Banjarsari, Demak — wilayah tambak yang selama bertahun-tahun tenggelam dalam gelap saat malam tiba. “Di Banjarsari, mereka sepakat untuk membangun pembangkit hybrid untuk penerangan jalan desa,” jelasnya.
Lampu otomatis menyala saat senja dan padam menjelang subuh berkat sensor cahaya. Meski sederhana, hasilnya mengubah rasa aman dan aktivitas warga. “Ini sistem off-grid, tidak terhubung PLN. Jadi sekalipun listrik mati, desa tetap terang,” tegasnya.
Satria menjelaskan, turbin angin bekerja malam hari atau saat cuaca mendung, sementara panel surya mengambil alih pada siang hari. Dua sumber energi saling melengkapi sehingga pasokan tetap stabil. Bagi Satria, teknologi ini bukan semata soal panel dan baling-baling.
“Selama ini banyak daerah pesisir tergantung pada bantuan pemerintah atau PLN. Padahal, dengan sedikit inovasi, mereka bisa mandiri,” ujarnya.
Jejak Inovasi
Capaian di Banjarsari membuka jalan bagi kolaborasi lebih luas. Kini, Satria dan tim USM dipercaya menyusun buku petunjuk teknis nasional untuk instalasi energi hybrid off-grid. Mulai tahun depan, konsep itu akan diterapkan di 14 kawasan transmigrasi dari Sabang hingga Merauke.
“Desa Banjarsari jadi model pertama. Tahun 2026 nanti, kami bantu replikasi di beberapa daerah seperti Banyuasin, Sumba Timur, Mesuji, hingga Merauke,” jelasnya.
Skema yang akan diadopsi tidak hanya menyediakan listrik, melainkan menggerakkan rumah produksi mandiri energi untuk komoditas unggulan lokal. Di Sumba Timur, misalnya, sistem hybrid digunakan untuk menjalankan mesin pengupas kemiri dan alat pres minyak.
Satria menegaskan bahwa banyak wilayah transmigrasi hanya menikmati jaringan PLN satu phase yang cukup untuk rumah ibadah atau penerangan dasar. Namun untuk aktivitas produksi, dibutuhkan listrik tiga phase. “Hybrid ini bisa jadi jawabannya,” terangnya.
Ia menyebut, potensi angin di Indonesia timur sebenarnya sangat besar. Kecepatan rata-rata 7 meter per detik telah melampaui standar minimal 6 meter per detik untuk turbin kecil. “Kalau di Jawa panasnya melimpah, di timur anginnya lebih stabil. Dua-duanya sumber energi bersih yang bisa kita padukan,” katanya.
Meski programnya berkembang nasional, Satria tetap merendah. Ia menilai keberhasilan model hybrid adalah buah kolaborasi lintas pihak: akademisi, perangkat desa, dan warga setempat.
“Kita hanya membantu membuka jalan. Yang menghidupkan energi itu sebenarnya masyarakatnya sendiri,” ujarnya tersenyum, merujuk pada beberapa anak muda lokal di Banjarsari yang kini dilatih dan dipekerjakan sebagai operator sistem EBT di desa.
Hingga Juli 2025, data Kementerian ESDM mencatat kapasitas PLTS atap terpasang di Indonesia telah mencapai 538 megawatt peak (MWp) dengan 10.882 pelanggan aktif memanfaatkan energi surya. Angka itu sesungguhnya belum sebanding dengan potensi energi terbarukan nasional yang mencapai lebih dari 3.700 gigawatt (GW). Pemanfaatannya, terutama pada PLTS dan PLTB, masih sangat rendah dibanding kapasitas teknis yang tersedia.
Pakar Ekonomi Universitas Diponegoro (Undip), Dr. Jaka Aminata, menilai inisiatif ini sebagai bukti bahwa transisi energi di Indonesia mulai bergerak dari pusat kebijakan ke tingkat komunitas.
“Selama ini, EBT sering dianggap urusan teknologi mahal dan kebijakan tingkat nasional. Namun proyek seperti PLTS membuktikan hal sebaliknya: transisi energi bisa dimulai dari masyarakat, dengan manfaat ekonomi nyata — terutama bagi pelaku usaha kecil dan komunitas daerah berkembang seperti Semarang,” ujarnya.
Menurut Jaka, gerakan transisi energi nasional sebenarnya berada pada momen krusial. Isu perubahan iklim global, kebutuhan menekan emisi karbon, dan tekanan ekonomi akibat fluktuasi harga minyak dunia membuat energi bersih menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar komitmen moral.
Ia menambahkan, ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar fosil membuat ekonomi nasional rentan. “Dari sisi makroekonomi, transisi energi hijau adalah kebutuhan mendesak, bukan semata karena tekanan global, tetapi karena realitas ekonomi domestik.”
Dengan memanfaatkan energi matahari dan angin secara lebih masif, Indonesia berpeluang menghemat devisa, memperkuat ketahanan energi, dan mempercepat industrialisasi hijau yang menjadi fondasi ekonomi masa depan.
Namun Jaka menekankan bahwa kekuatan utama proyek energi hijau bukan pada teknologinya semata, melainkan pada model partisipatif yang melibatkan UMKM, teknisi lokal, universitas, dan koperasi. “Energi hijau tidak berhenti sebagai jargon, melainkan menjadi alat pemberdayaan ekonomi yang nyata,” tegasnya.
Di banyak sektor usaha kecil, terutama kuliner dan pengolahan hasil laut, biaya listrik bisa mencapai 30% dari total biaya produksi. Melalui pemanfaatan PLTS, UMKM mampu mengurangi pengeluaran energi hingga 40–60% tergantung skema kepemilikan.
“Dalam model Power Purchase Agreement (PPA), misalnya, pelaku usaha cukup membayar listrik sesuai pemakaian tanpa investasi awal besar. Efisiensi ini dapat dialihkan untuk inovasi produk, perluasan pasar, atau peningkatan kesejahteraan pekerja,” jelasnya.
Selain menurunkan biaya produksi, penggunaan energi hijau juga memperkuat citra usaha. Konsumen global semakin selektif terhadap keberlanjutan, sehingga produk berjejak karbon rendah memiliki nilai jual lebih tinggi. Karena itu, proyek PLTS Pujasera Energi tidak hanya menghadirkan listrik murah, tetapi juga membuka rantai nilai ekonomi baru.
Ekonomi Hijau
Dampak langsung dari ekosistem energi hijau adalah tumbuhnya green jobs di wilayah perkotaan hingga perdesaan. “Dalam konteks kota menengah seperti Semarang, dampaknya bisa langsung dirasakan. Proyek energi hijau mendorong munculnya green jobs, mulai dari perakitan panel surya, pemeliharaan turbin angin, hingga monitoring digital berbasis Internet of Things (IoT),” bebernya.
Studi Bank Dunia memperkuat hal itu: setiap 1 MW energi terbarukan menghasilkan 40–60 lapangan kerja langsung, belum termasuk multiplier effect di sektor jasa, perdagangan, dan rantai pasok. Jika proyek seperti Pujasera direplikasi di 100 kota menengah, potensi penciptaan lapangan kerja baru dapat mencapai puluhan ribu dalam lima tahun.
Inisiatif berbasis komunitas dianggap sangat menarik bagi investor hijau karena dinilai berisiko rendah, berkelanjutan, dan memiliki dampak sosial nyata. “Dengan partisipasi publik yang tinggi, proyek seperti Pujasera dinilai berkelanjutan dan inklusif. Ini adalah faktor yang sangat dicari investor global,” jelas Jaka sambil sesekali melihat catatannya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan proyek PLTS–PLTB hybrid tidak dapat bergantung pada satu pihak saja. “Pemerintah menyediakan regulasi dan insentif fiskal, seperti pembebasan bea impor panel surya atau kredit hijau berbunga rendah. Kemudian BUMN dan swasta bertindak sebagai katalis investasi dan transfer teknologi,” terangnya.
“Selanjutnya adalah komunitas dan UMKM berperan sebagai pengguna sekaligus pengelola energi, agar proyek tidak berhenti pada tahap percontohan,” lanjut pria asal Yogyakarta itu.
Konsep tersebut dikenal sebagai Just Energy Transition — sebuah transisi energi yang tidak hanya mengejar penurunan emisi, tetapi juga memastikan keadilan sosial dan pemerataan manfaat ekonomi. Masyarakat bukan sekadar penerima dampak, tetapi menjadi aktor utama dalam revolusi energi nasional.
Esok harinya, perjalanan saya berlanjut ke kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah tak jauh dari lokasi Pujasera Energi. Saya disambut oleh Diah Ayu Ratna Sari, ST, MT, Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan ESDM Provinsi Jawa Tengah, yang langsung mengajak masuk ke ruangannya dan menunjukkan diagram potensi energi dan peta provinsi.
“Terkait peran peserta masyarakat, yang pertama tentunya masyarakat ini memang kita libatkan. Tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan,” tegasnya.
Menurut Diah, keterlibatan masyarakat harus dimulai dari peningkatan pengetahuan dan pemahaman. Karena itu, Pemprov Jawa Tengah terus melakukan sosialisasi mengenai pentingnya transisi energi serta manfaat penggunaan EBT.
“Karena EBT ini adalah sesuatu yang baru. Jadi kita perlu memahamkan masyarakat. Karena ketika masyarakat itu paham, tentunya masyarakat akan lebih mudah menerima,” jelasnya.
Ia menambahkan, adaptasi masyarakat terhadap teknologi baru tidak selalu mudah. Karena itu pendekatan edukatif menjadi kunci.
Diah memaparkan bahwa masyarakat yang dilibatkan tidak hanya warga pengguna langsung, namun juga industri, akademisi, hingga pelajar. Semuanya dihimpun melalui Forum Energi Daerah (FED) yang dibentuk untuk mempercepat transisi energi dan mengejar target Net Zero Emission 2060.
“Ini kita ada satu forum, namanya Forum Energi Daerah. Di mana forum itu memang kita untuk mempercepat transisi energi dan juga target kita di 2060 adalah net zero emission,” ujarnya.
FED melibatkan berbagai unsur dalam skema hexahelix seperti pemerintah, bisnis, akademisi, komunitas/masyarakat sipil, media, dan lembaga keuangan/filantropi. Dari kalangan akademisi juga termasuk melibatkan pelajar SMK sebagai kelompok strategis.
“Pelajar juga kita edukasi, di mana pelajar itu kita bekali praktik-praktik terkait maintenance dan operasional terkait PLTS Atap,” kata Diah.
Untuk mendukung itu, ESDM Jateng membangun PLTS Atap di sekolah-sekolah agar siswa dapat praktik langsung mengoperasikan dan melakukan perawatan sistem energi surya.
Sinergi Energi
Target bauran energi Jawa Tengah telah diatur dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Perda Nomor 12 Tahun 2018. Namun pencapaiannya tidak bisa dilakukan ESDM sendiri, melainkan harus melibatkan berbagai OPD dan sektor.
“Target baruan enegri pada 2025 sebesar 21,32 persen pada 2025 di Jawa Tengah adalah target yang optimis. Untuk mencapai target itu, tidak hanya kami, Pemda (sinergi antar-OPD) yang bertanggung jawab atas target tersebut,” ujarnya.
Ia mencontohkan, lampu penerangan jalan tenaga surya bukan kewenangan ESDM, melainkan Dinas Perhubungan. Sementara pengembangan investasi EBT melibatkan Dinas PTSP.
“Supaya kita bisa mensinergikan terkait Dinas PTSP terkait investasi-investasi yang terkait dengan energi baru terbarukan. Itu gunanya kita membentuk Forum Energi Daerah,” jelasnya.
ESDM Jateng fokus membangun infrastruktur EBT skala mikro yang langsung dirasakan masyarakat. “Kami banyak membangun infrastruktur EBT yang mikro-mikro seperti pembangunan PLTS Atap. Itu kita ada di pesantren, di sekolah-sekolah, kemudian ada di UMKM,” terang Diah.
Setiap tahun, sebelum efisiensi anggaran, Jateng membangun 20–30 unit PLTS Atap. Selain itu, program biogas menjadi yang paling masif dengan 3.000 unit yang sudah dibangun untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada LPG.
“Biogas ini untuk membantu masyarakat ketika tidak bergantung kepada LPG untuk memasak,” ujarnya.
Diah menyebut Desa Banjarsari sebagai contoh keberhasilan desa membangun kemandirian energi. Desa ini memanfaatkan dana desa untuk membuat lampu PJU tenaga surya yang menerangi jalan desa.
“Kami sangat apresiatif sekali hingga Desa Banjarsari tersebut mendapat penghargaan dari kami di 2024 sebagai Desa Mandiri Energi Inisiatif,” ujarnya.
Pendampingan diberikan agar masyarakat mampu melakukan perawatan dan memahami sistem energi mereka sendiri. Jawa Tengah sedang mengembangkan berbagai inovasi EBT sesuai potensi wilayah.
“Kita masih mengembangkan terutama di daerah pantura. Banyak sekali masalah perubahan iklim di situ, rob dan lain sebagainya,” kata Diah.
Beberapa inovasi yang sedang dikaji di antaranya energi surya untuk aerator tambak (2026), cold storage bertenaga surya untuk nelayan, desalinasi berbasis energi surya, dan pemanfaatan langsung panas bumi di Dieng dan Guci. Ia menegaskan, tidak semua teknologi EBT cocok untuk semua daerah karena potensi berbeda-beda.
“EBT itu sesuai dengan potensi masing-masing wilayah,” tegasnya.
Meski potensi EBT Jateng besar, kontribusi daerah tetap kecil karena kewenangan utama berada di pemerintah pusat—mulai dari proyek PLTS skala besar hingga pemanfaatan panas bumi untuk listrik.
“Kewenangan yang paling besar adalah di pemerintah pusat,” kata Diah.
Saya kembali mengingat saat perjalanan dari Banjarsari menuju Semarang hari memang masih sore tapi mendung menutup langit. Dari kaca spion, terlihat titik-titik cahaya di Banjarsari berderet seperti paku-paku kecil yang menegaskan keberadaan sebuah desa yang tidak lagi tunduk pada gulita.
Saya pun teringat wajah-wajah warga yang saya temui—Mustofa yang kini tak takut pulang malam, Kanif yang bisa tetap memproduksi meski listrik padam, Jess yang berjualan sampai larut tanpa khawatir beban listrik. Saya merasa seperti baru saja menyaksikan bab awal dari perjalanan panjang menuju kemandirian energi, dan saya menjadi bagian kecil yang ikut merekamnya.
Editor : Enih Nurhaeni
Artikel Terkait
