JAKARTA – Joko Widodo (Jokowi) yang kini menjadi presiden ketujuh Republik Indonesia mengawali karier politik dari bawah. Bergabung dengan PDIP pada 1998, hingga terpilih menjadi Wali Kota Surakarta pada 2005 berpasangan dengan pasangan FX Hadi Rudyatmo.
Keberhasilannya memimpin Surakarta, mengantarkan Jokowi dan FX Hadi Rudyatmo kembali terpilih pada periode kedua, yakni 2010. Perolehan suara yang didapat sangat mengejutkan karena mendapatkan suara sebanyak 90,09%.
BACA JUGA:
Jokowi Bagikan BLT Minyak Goreng: Jangan Difoya-foyakan
Sukses menjadi Wali Kota Solo, Jokowi melanjutkan karier politiknya menjadi Gubernur DKI berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama. Tepatnya pada 2012, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Karier politik Jokowi makin moncer ketika menjadi calon Presiden Republik Indonesia pada 2014. Berpasangan dengan Jusuf Kalla, mereka mendapatkan suara sebanyak 53,15%. Lima tahun kemudian atau 2019, Jokowi berpasangan dengan KH. Ma’ruf Amin kembali terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024.
BACA JUGA:
Jokowi Sebut Jumlah Pemudik Lebaran Capai 85 Juta Orang, 14 Juta dari Jabodetabek
Karier politik yang terus menanjak itu menarik perhatian politikus PDIP Bambang Wuryanto. Dia mengaku pernah bertanya langsung pada Presiden Jokowi mengenai berapa lama dia belajar menjadi wali kota, menjadi gubernur, dan menjadi presiden.
"Saya pernah kok tanya sama Presiden. Pak Presiden dulu belajar jadi presiden berapa waktu? Saya butuh waktu 2 tahun tapi, waktu jadi wali kota saya butuh waktu 1 tahun, jadi gubernur butuh waktu 1,5 tahun," ucap Bambang menirukan jawaban Jokowi, kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta dikutip Jumat (8/4/2022).
BACA JUGA:
Presiden Jokowi Tetapkan Cuti Bersama 29 April-6 Mei 2022
Pria yang akrab disapa Bambang Pacul ini mengatakan, perlu waktu adaptasi untuk menduduki setiap jabatan. Dia menegaskan seseorang tidak bisa belajar sebagai presiden saat berada di luar jangkauan presiden, oleh sebab itu harus mendampingi presiden untuk bisa belajar.
"Ketika Pak Presiden dua tahun karena permasalahannya beda-beda, orang enggak bisa belajar jadi presiden di luar, enggak bisa. Dia harus dampingi presiden, dia akan belajar menjadi presiden dengan benar sama dengan menteri. Harapannya itu," tuturnya.
BACAJUGA:
Jokowi Tegas Tolak 3 Periode, Moeldoko Minta Tak Jadi Bahan Gorengan Lagi
Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP itu meminta menteri yang menangani urusan teknis jangan cepat diganti. Dia menyebut tiga kementerian teknis yang dimaksud yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Perhubungan (Menhub) serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Itu kementerian teknis Anda enggak bisa mengganti cepat orang," kata Bambang.
BACA JUGA:
PDIP Minta 3 Menteri Ini Jangan Cepat Diganti, Siapa Saja?
Ketua Komisi III DPR ini menjelaskan orang-orang yang duduk di kementerian teknis itu harus belajar terlebih dulu untuk menguasai bidang yang ditanganinya. Dia menegaskan tidak mudah untuk menangani urusan teknis seperti itu.
"Karena orang yang duduk di situ harus belajar dulu, orang jadi menteri kan harus belajar dulu. Berapa lama ini? Lagi belajar tiba-tiba selesai nih (direshuffle)," ujarnya.
Editor : M Taufik Budi Nurcahyanto
Artikel Terkait
