Sambut Ramadan, Satpol PP Kabupaten Semarang Copoti 32 Reklame Liar

SEMARANG, iNewsJoglosemar.id – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Semarang bergerak cepat menertibkan reklame liar yang terpasang di sejumlah ruas jalan utama Kota Ungaran, Rabu (18/2/2026). Langkah itu untuk menjaga keindahan kota sekaligus untuk menyambut Bulan Ramadan.

Sebanyak 30 personel dipimpin Kabid Ketertiban Umum dan Penegakan Produk Hukum Daerah, Muh Amar, menyisir sepanjang Jalan Muh Yamin Kuncen hingga Jalan Ahmad Yani, termasuk kawasan sekitar Rumah Dinas Bupati Semarang.

Baca Juga

Serapan 100 Persen, Bulog Pastikan Stok Beras Cukup hingga Lebaran

Hasilnya, 32 reklame dan spanduk tanpa izin langsung diturunkan. Seluruh barang bukti dibawa ke Markas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang untuk proses lebih lanjut.

Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang, Anang Sukoco, menegaskan penertiban dilakukan secara rutin guna menjaga ketertiban umum dan estetika kota. Terlebih menjelang Ramadan, suasana kota diharapkan tetap bersih, aman, dan tertata rapi.

Menurutnya, kegiatan ini juga menindaklanjuti arahan Presiden RI dalam Rakornas Pemerintahan Pusat dan Daerah 2026 tentang Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik dan Nyaman, serta penegasan Gubernur Jawa Tengah dalam Musrenbang 2026.

Baca Juga

Jadwal Imsak dan Buka Puasa 3 Ramadan 1447 H di Kota Semarang, Sabtu 21 Februari 2026

Selain itu, penertiban merupakan implementasi Peraturan Bupati Semarang tentang penyelenggaraan reklame dan pajak daerah.

Data Satpol PP mencatat, sepanjang Januari 2026 sebanyak 606 reklame kain atau spanduk tanpa izin telah ditertibkan di 19 kecamatan.

Sementara pada tahun 2025, penegakan Perda Reklame menyasar 4.146 lembar reklame kain atau spanduk dan 281 baliho. Pelanggaran terbanyak ditemukan di Kecamatan Bergas, Ungaran Barat, dan Ungaran Timur.

Baca Juga

Jadwal Imsak dan Buka Puasa 2 Ramadan 1447 H di Kota Semarang, Jumat 20 Februari 2026

Anang mengimbau masyarakat maupun pelaku usaha yang hendak memasang reklame agar memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk mengurus perizinan melalui Badan Keuangan Daerah (BKUD) serta memperhatikan lokasi pemasangan yang telah ditentukan.

“Kami berharap kesadaran masyarakat meningkat sehingga wajah Kota Ungaran tetap tertib dan nyaman,” pungkasnya.

Editor : Enih Nurhaeni