SEMARANG, iNewsJoglosemar.id - Kementerian Pertanian mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya juga konsen terhadap masalah alih fungsi lahan pertanian. Lahan pertanian dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan luas sehingga menjadi tantangan tersendiri tersendiri untuk mencapai ketahanan pangan nasional.
“Pak Menteri, Syahrul Yasin Limpo, sesuai Surat Tugas NOMOR: 02 /SR.010/M/01/2023 tanggal 10 Januari menugaskan kami untuk membentuk Satgas pengawasan dan pengendalian fungsi lahan pertanian berkelanjutan di Lingkungan Kementan," kata Dr. Jan S Maringka, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Irjen Kementan) saat rapat koordinasi pengawasan (Rakorwas) bidang ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kamis (23/2/2023).
"Harapannya Satgas ini dapat mengendalikan kegiatan alih fungsi lahan pertanian yang lajunya cukup signifikan setiap tahunnya,” terang Jan Maringka.
Untuk tahun 2023, setidaknya Kementan menganggarkan kegiatan yang mendukung pertanian sebanyak Rp299.154.526.000 yang berasal dari Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, PSP dan PKH. Tahun sebelumnya, nilai bantuan mencapai Rp459.393.524.993.
Kementan juga terus berupaya meningkatkan pengawalan terhadap program pembangunan pertanian. Langkah tersebut dalam rangka mengoptimalkan capaian program Kementerian Pertanian.
"Rakorwas yang dilakukan ini juga untuk membangun sinergi antara aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan Aparat penegak Hukum (APH) dalam melakukan pengawasan internal pemerintah, sekaligus mewujudkan program menjaga pangan," terang dia.
Kolaborasi dan sinergi yang baik antara Kementan khususnya APIP dengan Pemerintah daerah serta unsur APH di daerah cukup efektif untuk mendukung keberhasilan pembangunan pertanian.
Menurut Jan Maringka, pengawalan terhadap program pertanian menjadi sangat strategis, mengingat sektor pertanian terbukti mampu menjadi penyangga ekonomi nasional ketika terjadi pandemi Covid-19 lalu. Bahkan sektor pertanian mampu tumbuh positif di tengah lesunya ekonomi nasional akibat pandemi.
Jawa tengah, lanjut dia, menjadi perhatian khusus mengingat daerah ini merupakan salah satu lumbung pangan nasional dan provinsi dengan nilai komoditas ekspor pertanian yang cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan pengawalan yang memadai agar tidak mengganggu stabilitas pangan nasional.
Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen yang mewakili Gubernur berharap kegiatan Rakorwas Jaga Pangan mampu menghasilkan berbagai kesepahaman antara Pemprov, Kementerian, APIP dan APH agar kedepannya berbagai permasalahan di sektor Pertanian dan ketahanan pangan dapat diselesaikan dengan baik.
Lebih kanjut, dirinya mengungkapkan bahwa sinergi dan kolaborasi dari APIP dan APH akan dapat mewujudkan ketahanan pangan yang semakin baik dan membangun pertanian maju, mandiri dan modern di Jawa Tengah.
“Mari bersama-sama kita dukung ketahanan pangan nasional dalam menghadapi ancaman krisis pangan global. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” terang dia.
Kegiatan Rakorwas Jaga Pangan Jawa Tengah tersebut Selain dihadiri oleh Wakil Gubernur, Kajati dan Kepala perwakilan BPKP Jawa Tengah, juga dihadiri oleh Kepolisian dari Polda dan Polres, Kajari se Jawa Tengah, Pejabat Instansi lingkup Pertanian Provinsi Jawa Tengah dan Para Kadis yang membidangi Pertanian se-Jawa Tengah.
Editor : M Taufik Budi Nurcahyanto
Artikel Terkait
