Transformasi pemerintahan digital, tidak terlepas dari perkembangan paradigma pemerintahan global. Tantangan transformasi digital di Indonesia masih berfokus pada kesiapan pemerintah dalam pelaksanaan, baik kelembagaan maupun kesiapan masyarakat sebagai end-user.
"Transformasi pemerintahan digital di Indonesia harus dilakukan secara terarah dan sistematis untuk memastikan Indonesia mampu mencapai visi Indonesia Emas 2045," tutur HP.
Diharapkan dengan dikukuhkannya HP sebagai Guru Besar dapat menginspirasi para akademisi lain untuk memperoleh jabatan akademik sebagai Guru Besar. IPDN berkomiten terus menambah jumlah Guru Besar yang memiliki visi menjadi universitas bereputasi dunia dan pelopor kecemerlangan pendidikan, khususnya ilmu pemerintahan.
Sekadar diketahui, Hadi Prabowo lahir di Klaten, 3 April 1960. Dia pernah menjabat sebagai Sekda Provinsi Jawa Tengah. Kemudian, dia mengemban tugas Staf Ahli Menteri Dalam Negeri lalu Deputi I Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
Pada 5 Agustus 2015, HP dilantik sebagai pejabat Gubernur Kalimantan Tengah menggantikan Agustin Teras Narang yang telah habis masa tugasnya. HP tidak hanya memiliki kompetensi dan kredibilitas tinggi, tapi juga kualifikasi akademik dan pengalaman luas di dunia pemerintahan.
Sebagai Rektor IPDN, HP berperan penting dalam mengembangkan pemahaman tentang bagaimana pemerintahan berfungsi di Indonesia. Sejak menjadi Rektor IPDN, HP semakin aktif dalam penelitian maupun publikasi ilmiah.
Karya-karyanya dalam bidang ilmu pemerintahan telah memberi kontribusi berharga dalam pengembangan pemikiran dan wawasan tentang tata kelola pemerintahan di Indonesia. Belum lama ini, HP mendapatkan penghargaan Chief Achievement dari The World Peace Organization atas dedikasinya dalam mendukung perdamaian dunia, khususnya terkait keberhasilannya dalam mengesahkan perbatasan RI dan Malaysia.
Editor : M Taufik Budi Nurcahyanto
Artikel Terkait
