TEGAL, iNewsJoglosemar.id – Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari Tegal pengelolaannya segera diambil Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP). Pengambilalihan dari Pemprov Jateng ke Pemerintah Pusat itu akan menjamin sarana dan prasarana yang mumpuni mengingat banyaknya nelayan.
Aktivitas kapal di Pelabuhan tersebut sangat besar. Setiap harinya hampir 1.700 unit kapal bersandar di tempat itu. Selain itu, terdapat 1.100 kapal yang melaut tiap hari. Kapasitas yang tidak memenuhi membuat banyak kapal bersandar di Pelabuhan Umum milik Pelindo.
Faktor lahan dermaga juga menjadi salah satu pendorong peralihan dari pemerintah provinsi ke pusat. Sebab, dermaga yang sedang dibangun saat ini hanya bisa memuat 800 kapal, sehingga tidak bisa memenuhi jumlah kapal nelayan yang berlabuh setiap harinya.
Kasubbag Tata Usaha PPP Tegalsari, Nugroho Dandung, menuturkan, peralihan dari pemerintah provinsi ke pemerintah pusat karena sudah tidak mampu melayani jumlah kapal yang bersandar di pelabuhan. Selain itu, keterbatasan pegawai juga salah satu faktor utama apalagi saat memasuki masa peak season tentunya harus ada skema penanganan yang pasti.
“Pada saat peak season jumlah kapal yang melaut sangat tinggi, terutama musim Lebaran, sedekah laut dan menjelang akhir tahun. Sudah pasti dermaga tidak sanggup melayani kapal yang bersandar. Sedangkan petugas pengawas sejumlah 10 orang per 10 kapal maka tentu akan kesulitan,” tuturnya saat menerima kunjungan rombangan Komisi B DPRD Jateng, Senin (2/10/2023).
Dukung Penuh
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng Sri Maryuni mendukung peralihan pengelolaan PPP Tegalsari, dari Pemprov Jateng ke Pemerintah Pusat. Meski demikian, dia meminta harus ada perhatian khusus bagi para pegawai dan masyarakat agar kesejahteraan mereka juga terjamin.
“Peralihan Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari diharapkan bisa lebih berkembang jauh lebih baik dan modern dan terpenting semakin menyejahterakan nelayan,” tutur Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng Sri Maryuni, seperti dilihat di laman dprd.jatengprov.go.id.
“Kami dari DPRD, akan sangat mendukung jika sudah final dikelola pusat dan mungkin PPP Tegalsari akan bisa berkembang jauh lebih baik dan modern, sehingga nanti proses transaksi di sektor perikanan Kota Tegal bisa lebih meningkat dari sebelumnya,” imbuhnya.
Sekadar diketahui, perjalanan ikan dari lautan sampai terhidang di meja makan rupanya tak segampang perkiraan. Butuh usaha besar, mulai dari menyewa kapal, mengisi bahan bakar, menyiapkan perbekalan, memilih awak, menjaring di tengah lautan, hingga kembali dan membongkar muatan.
Ikan di Meja
Setelahnya, masih harus lewat proses lelang, diangkut truk ekspedisi, kemudian dibawa ke pasar dan dijual eceran. Itulah sedikit gambaran yang bisa disaksikan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tegalsari, Kota Tegal, yang masih kurang memadai.
Puluhan kapal berukuran sedang mendarat di pangkalan itu dan membongkar muatan. Butuh waktu 2-3 bulan bagi kapal untuk menjaring ikan sesuai targetnya. Sekali berangkat modalnya Rp800 juta sampai Rp1 miliar. Biaya itu untuk solar dan perbekalan, bahkan tidak jarang jika merapat untuk sandar, kapal pun harus mengantre lebih dulu, mengingat daya tampung dermaga terbatas.
Editor : M Taufik Budi Nurcahyanto
Artikel Terkait
