SEMARANG, iNewsJoglosemar.id - Politik uang menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Bawaslu Kota Semarang selama penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2024. Budaya politik uang yang mengakar, seperti prinsip 'terima uangnya, tapi jangan pilih orangnya', masih sering ditemui di kalangan masyarakat.
Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman, menyampaikan bahwa potensi politik uang masih sangat tinggi dan memerlukan langkah pencegahan yang komprehensif. Untuk mengatasi hal ini, Bawaslu Kota Semarang telah meluncurkan program Kelurahan Anti Politik Uang yang kini mencakup 170 kelurahan di wilayah Kota Semarang.
Program ini dirancang untuk memberdayakan masyarakat agar lebih aktif dalam menolak dan mencegah praktik politik uang di sekitar mereka. “Kelurahan Anti Politik Uang menjadi bentuk nyata dari upaya kami dalam melibatkan masyarakat langsung dalam pencegahan politik uang,” kata Arief.
Melalui program ini, Bawaslu tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga pada edukasi masyarakat mengenai bahaya politik uang. Arief menekankan bahwa masyarakat harus diberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dampak jangka panjang dari politik uang terhadap kualitas demokrasi.
“Politik uang tidak hanya merusak moral masyarakat, tetapi juga mengurangi kredibilitas proses pemilihan itu sendiri,” tambahnya.
Selain itu, Bawaslu Kota Semarang juga melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan kelompok perempuan dalam program Kelurahan Anti Politik Uang. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, diharapkan pesan mengenai pentingnya menolak politik uang dapat tersampaikan lebih luas dan efektif.
“Kami percaya bahwa pencegahan politik uang hanya akan berhasil jika semua pihak bersatu melawan praktik ini,” jelas Arief.
Sejak program ini diluncurkan, Bawaslu telah melihat hasil yang signifikan. Arief menyebutkan bahwa tingkat laporan terkait politik uang dari masyarakat di daerah-daerah yang terlibat dalam program ini telah mengalami penurunan. Hal ini menjadi indikator positif bahwa masyarakat mulai memahami bahaya politik uang dan berani menolak tawaran tersebut.
Namun demikian, tantangan besar masih menghadang, terutama pada masyarakat yang secara ekonomi kurang beruntung. Arief mengakui bahwa di beberapa daerah, politik uang masih menjadi daya tarik besar bagi pemilih karena kebutuhan ekonomi.
“Ini adalah tantangan bagi kami untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberdayakan mereka agar tidak terjebak dalam politik uang,” ujarnya.
Ke depan, Bawaslu berencana untuk memperluas jangkauan program Kelurahan Anti Politik Uang serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya. Dengan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, Arief optimistis bahwa praktik politik uang bisa diminimalisir secara signifikan di Kota Semarang.
Editor : Enih Nurhaeni
Artikel Terkait
