Meski begitu, penyediaan lahan untuk sekolah tersebut bukan hal yang mudah. Berdasarkan ketentuan Kementerian Sosial (Kemensos), luas lahan yang dibutuhkan berkisar 5 hingga 10 hektare.
"Pemprov Jateng mendukung penuh program ini, karena hingga kini masih banyak warga yang putus sekolah. Bahkan, masih ada banyak gedung sekolah di Jateng yang perlu dilakukan perbaikan," ungkapnya.
Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat akan menjadi langkah besar dalam memutus mata rantai kemiskinan di Jateng melalui akses pendidikan yang lebih baik. Sebagai catatan, angka kemiskinan di Jawa Tengah masih berada di 9,58 persen.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menambahkan, program Sekolah Rakyat akan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025/2026. Untuk tahap awal, sekolah ini akan menggunakan aset-aset milik Kemensos sebagai lokasi pembelajaran.
Menurutnya, sistem yang diterapkan berbasis boarding school (asrama) dengan kurikulum yang setara dengan sekolah unggulan, tetapi memiliki penekanan khusus pada pendidikan karakter.
Terkait status lahan yang disediakan oleh Pemprov maupun Pemkab, ia menyebutkan bahwa ketentuannya masih menunggu finalisasi lebih lanjut.
"Seminggu yang akan datang, akan diketahui berapa dari Jateng yang sudah siap. Bisa dalam bentuk gedung yang direvitalisasi atau tanah. Kami tunggu usulan sampai 21 Maret (2025)," ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu.
Editor : Enih Nurhaeni
Artikel Terkait
