Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut reformasi internal di tubuh kepolisian sebenarnya sudah berjalan. Ia menegaskan Polri terbuka terhadap evaluasi dan masukan publik maupun lembaga eksternal.
“Kalau progres perbaikan, saya kira secara kultural kami sudah lakukan. Upaya punishment dan reward kami juga sudah dilakukan,” ucap Listyo.
Terkait penanganan demonstrasi, Listyo menekankan bahwa Polri selalu merujuk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
“Namun jika aksi demonstrasi bergeser menjadi tindakan yang merugikan kepentingan umum, Polri punya kewenangan melakukan tindakan sesuai undang-undang,” tegasnya.
Editor : Enih Nurhaeni
Artikel Terkait
