SEMARANG, iNewsJoglosemar.id – Sembilan orang menunggu berangkat kerja ke Selandia Baru, namun sampai sekarang, tak satu pun berangkat. Dua orang asal Pemalang berinisial SM dan RI, yang diduga menawarkan pekerjaan itu dengan visa tidak sesuai peruntukan, kini ditahan Polda Jawa Tengah.
Kasus ini merupakan salah satu modus TPPO yang paling sering berulang: iming-iming gaji besar di luar negeri dengan biaya yang harus dibayar di muka. Nilainya berkisar Rp20 juta hingga Rp143 juta untuk visa, tiket, dan proses keberangkatan.
Perkara ini hanya satu dari 27 laporan polisi tindak pidana perdagangan orang yang diungkap Polda Jateng dalam kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) 13–19 November 2026. Hasilnya, 56 korban diselamatkan dan 29 orang menjadi tersangka.
Dirres PPA dan PPO Kombes Pol Nunuk Setiyowati memaparkannya di Gedung Borobudur Mapolda Jateng, Jumat (20/11/2026).
Polda Jateng menggelar 10 kegiatan sosialisasi untuk 275 peserta di lembaga pelatihan kerja dan sekolah. Program Rise and Speak juga berjalan di 35 kabupaten/kota agar warga berani melapor.
"Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan pekerjaan, agar lebih memahami prosedur yang benar dan tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan besar. Jangan sampai harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik justru dimanfaatkan menjadi pintu masuk praktik perdagangan orang," tandas Nunuk.
Negara tujuan yang dijanjikan bermacam-macam: Selandia Baru, Jepang, Australia, hingga Singapura. Pada kasus SM dan RI, keduanya diduga menerima uang dari calon pekerja. Para korban belum diberangkatkan, dan penyidik masih mendalami perkara ini.
Polisi menemukan sebagian calon pekerja diberangkatkan dengan visa wisata atau transit lewat Batam, lalu dibawa kapal laut ke Malaysia. Dari pengecekan di Pelabuhan Tanjung Emas pada 14 November, petugas mendapat informasi tentang penjemputan calon korban yang akan dibawa ke Kalimantan, lalu rencananya dilanjutkan ke Malaysia. Sehari kemudian, pengecekan dilakukan di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani bersama pihak bandara, imigrasi, dan kepolisian setempat.
Calon pekerja yang masih berlatih di lembaga resmi pun dibujuk. Ada pelaku yang mencatut nama lembaga pelatihan kerja tanpa izin, dan ada yang menempatkan pekerja secara perorangan tanpa memenuhi ketentuan, termasuk sebagai ABK kapal ikan Denmark.
Resvi Harum Ardika dari BP3MI Jawa Tengah mengatakan persoalan ini masih sering ditemui.
"Permasalahan yang masih banyak kami temukan adalah pekerja migran yang bekerja di luar negeri hanya menggunakan visa kunjungan, bukan visa kerja. Karena itu, kami mengajak masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar mengikuti prosedur resmi dan melengkapi dokumen sesuai ketentuan. Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan Jobs Info BP3MI untuk mendapatkan informasi mengenai penempatan pekerja migran secara prosedural," kata Resvi.
Ia mengingatkan, paspor, visa kerja, kontrak kerja, dan pemeriksaan kesehatan harus lengkap sebelum berangkat. Putu Agus Eka Putra dari Kantor Imigrasi menambahkan, memakai dokumen perjalanan yang tidak sesuai peruntukannya berisiko membawa persoalan hukum bagi pemiliknya.
Editor : Enih Nurhaeni
Artikel Terkait
