Kasus TPPO di Brebes Terungkap, Puluhan Warga Tertipu Janji Kerja ke Jepang

BREBES, iNEWSJOGLOSEMAR.ID - Ditreskrimum Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menimpa puluhan warga Brebes. Para korban dijanjikan pekerjaan di Jepang dengan gaji besar, tetapi tidak kunjung diberangkatkan meski telah membayar sejumlah uang. 

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Dwi Subagio, menyatakan bahwa pihaknya menggagalkan rencana pengiriman calon pekerja migran setelah menerima laporan dari korban.

Baca Juga

Kejahatan Perdagangan Orang Dibongkar, Polda Jateng Tangkap 29 Pelaku

"Korban telah membayar uang dengan janji akan diberangkatkan ke Jepang, tetapi sejak 2023 hingga Desember 2024, mereka tidak kunjung diberangkatkan," jelasnya. 

Salah satu korban, Abdul Rohman, mengaku telah membayar uang muka sebesar Rp22,5 juta dari total Rp45 juta untuk bekerja di sektor pertanian Jepang. Beberapa korban lainnya bahkan menjaminkan sertifikat tanah atau rumah mereka kepada tersangka berinisial S, direktur PT RAB di Brebes. Namun, PT RAB ternyata tidak memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI). 

Tersangka merekrut korban melalui media sosial dengan menawarkan pekerjaan menggiurkan. Namun, PT RAB tidak dapat menunjukkan perjanjian resmi dengan negara tujuan, dan pelaku tidak memiliki izin untuk mengirim pekerja migran ke luar negeri. 

Baca Juga

Polda Jateng Ungkap 28 Kasus Pidana Perdagangan Orang, Selamatkan 40 Korban

Hasil penyelidikan mengungkap bahwa PT RAB sebelumnya pernah memberangkatkan 32 anak buah kapal (ABK) ke Taiwan, sementara 55 ABK lainnya masih tertahan. Total kerugian dari 20 korban yang gagal berangkat ke Jepang mencapai Rp 450 juta, ditambah tiga sertifikat rumah yang diserahkan sebagai jaminan. 

Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Tengah, Pujiono, menegaskan bahwa setiap penyalur pekerja migran harus memiliki izin resmi dari pemerintah. "Kami akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan, bekerja sama dengan Polda Jawa Tengah," ujarnya. 

Tersangka dijerat dengan pasal 10 Undang-Undang tentang Pemberantasan TPPO, yang mengancam hukuman 3 hingga 15 tahun penjara. Selain itu, pelaku juga dikenakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta pasal 86 dan 378 KUHP. 

Baca Juga

Dirjen Imigrasi Bela Anak Buah soal TPPO, Analogikan Paspor seperti SIM

Editor : Enih Nurhaeni