SEMARANG, iNewsJoglosemar.id - Kekosongan kursi Wakil Presiden (Wapres) RI pasca-mundurnya Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026 lalu menyisakan pekerjaan rumah besar bagi Presiden Prabowo Subianto. Pakar politik Universitas Diponegoro (Undip), Prof. Teguh Yuwono, angkat bicara soal kriteria figur yang tepat untuk mendampingi Presiden. Menurutnya, sosok teknokrat lebih dibutuhkan saat ini ketimbang politisi murni.
Dalam wawancara khusus di kampus Undip, Jumat (13/11/2026), Prof. Teguh menjelaskan bahwa dalam konteks politik saat ini, Presiden Prabowo sudah menerima dukungan politik yang sangat besar dari parlemen. Oleh karena itu, yang perlu segera diisi adalah posisi yang mampu memberikan dukungan teknokratis.
"Kalau ditanya figur yang pas untuk menjadi wakil presiden, menurut saya adalah satu figur yang secara teknokratis mampu mem-back up Pak Presiden untuk mencapai sukses," ujarnya.
Prof. Teguh memberikan catatan kritis terkait potensi pemilihan wapres dari kalangan partai politik. Jika kursi wapres kembali diisi oleh tokoh parpol, potensi kecemburuan dari partai lain yang merasa berjasa besar bisa muncul. Hal ini justru berpotensi mengganggu soliditas pemerintahan.
"Pak Prabowo perlu mengambil figur yang tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi pendukung-pendukung partai politiknya. Orang yang berlatar belakang bukan kepentingan politik parpol. Karena kemungkinan besar partai yang merasa berjasa besar tapi tidak dipasang di posisi wapres bisa jadi tidak happy," jelasnya.
Oleh karena itu, ia menyarankan agar Presiden Prabowo mempertimbangkan sosok yang berlatar belakang profesional atau teknokrat. Figur ini dinilai lebih netral dan tidak memicu gesekan politik di antara partai pendukung.
Dengan sisa masa jabatan sekitar tiga tahun, Prof. Teguh menilai Presiden Prabowo membutuhkan figur yang dapat mempercepat transformasi bangsa. Wakil presiden harus mampu membantu presiden menyukseskan program-program yang berdimensi langsung pada kepentingan rakyat.
"Terutama program yang berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Itu bagian-bagian penting yang menjadi tugas presiden untuk disukseskan," tegasnya.
Ia menambahkan, figur teknokrat diyakini dapat menciptakan percepatan kebijakan tanpa harus terjebak pada beban politik praktis. Hal ini akan sangat berpengaruh pada kinerja pemerintahan ke depan.
Lebih lanjut, Prof. Teguh menilai bahwa pemilihan wakil presiden ini bukan sekadar mengisi kekosongan jabatan. Ini merupakan langkah strategis sebagai investasi politik menuju Pemilu 2029.
"Pak Presiden harus memilih wakil presiden yang mampu menghasilkan investasi positif secara program kerja dan secara politik. Sehingga wakil presiden tidak menjadi beban posisi sulit, melainkan membantu menciptakan percepatan tujuan pembangunan," pungkasnya.
Editor : Enih Nurhaeni
Artikel Terkait
