SEMARANG, iNewsJoglosemar.id - Sebuah gebrakan besar dilakukan sepuluh Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) di Indonesia. Menyadari bahwa tantangan dunia komunikasi semakin kompleks dan masif, para akademisi dari berbagai kampus ternama ini memutuskan untuk melepas ego sektoral dan bersatu dalam Konsorsium Komunikasi PTN-BH. Pertemuan yang berlangsung di Universitas Diponegoro (Undip) ini bukan sekadar ajang silaturahmi biasa, melainkan sebuah deklarasi perang terhadap stagnasi keilmuan.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undip, Prof. Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin., membuka acara dengan sindiran tajam. Ia menegaskan bahwa lawan terberat para akademisi komunikasi Indonesia bukanlah kampus tetangga, melainkan universitas kelas dunia. Jika para akademisi hanya sibuk bersaing di dalam negeri, mereka akan selamanya terjebak sebagai jago kandang.
"Kalau kita hanya bertanding di Indonesia sendiri, kita jago kandang dan paling-paling ribut di antara teman. Hari ini lawan (pesaing) kita adalah Malaysia, Singapura, Amerika, Eropa, dan Australia. Supaya kita bisa kompeten di tingkat dunia, kita harus berkolaborasi," tegas Prof. Teguh di hadapan para dekan dan perwakilan dari 10 PTN-BH, Jumat (13/11/2026).
Bukan sekadar wacana, Prof. Teguh juga membeberkan strategi konkret yang ia terapkan di FISIP Undip. Menghadapi kebijakan baru Kementerian tentang formasi jabatan fungsional dosen, ia tengah merancang pembentukan Kelompok Bidang Keahlian (KBK) yang ideal, layaknya sebuah piramida. Di dalamnya harus ada Guru Besar sebagai puncak, didampingi Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli, hingga mahasiswa.
"Kami juga menyiapkan skema riset senilai kurang lebih Rp100 juta untuk satu orang calon guru besar. Saya targetkan mereka menulis di jurnal Q1 atau Q2 sesuai persyaratan kementerian. Kita harus fight, jangan hanya diam," ujarnya bersemangat.
Hegemoni Teori Barat
Isu yang paling menyita perhatian dalam forum tersebut adalah kritik terhadap ketergantungan akademisi Indonesia pada teori-teori komunikasi Barat. Prof. Dr. Anang Sujoko, S.Sos., M.Si., D.COMM, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) periode 2025–2028, mengungkapkan keprihatinannya bahwa atmosfer akademik saat ini kurang percaya diri.
Banyak peneliti yang masih memaksakan penggunaan teori-teori dari Barat untuk mengkaji fenomena sosial di Indonesia. Padahal, menurutnya, teori-teori tersebut sering kali gagal membaca konteks lokal yang sangat berbeda.
"Teori-teori Barat tidak akan mungkin membaca secara komprehensif fenomena yang ada di Indonesia. Kita tidak bisa menggunakan teori mereka yang liberal atau ateis untuk menyelesaikan masalah penertiban PKL misalnya. Culture kita beda, mindset kita berbeda, religiusitas kita juga berbeda," tegas Prof. Anang.
Sebagai pemimpin ASPIKOM, Prof. Anang menegaskan bahwa konsorsium ini harus berjalan seiring dengan pengembangan pendidikan tinggi komunikasi. Ia mendorong adanya sinergi antar-lembaga untuk melahirkan teori-teori komunikasi baru yang berakar kuat pada realitas masyarakat Indonesia, tanpa harus menutup mata dari perkembangan global.
Tantangan AI
Hal senada disampaikan Prof. Dr. Phil. Hermin Indah Wahyuni, S.IP., M.Si. dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia menyoroti tantangan baru yang muncul di era digital, seperti kecerdasan buatan (AI) yang telah menciptakan fenomena mass personalization. Menurutnya, saat ini komunikasi tidak lagi sepenuhnya dibentuk oleh manusia, melainkan juga oleh algoritma mesin.
Fenomena ini membuat masyarakat sulit untuk bersatu sebagai bangsa Indonesia karena informasi yang diterima sangat terfragmentasi. Seseorang hanya akan menerima informasi yang sesuai dengan preferensinya, sehingga menciptakan ruang gema yang memisahkan mereka dari kelompok lain.
"Saat ini komunikasi kita tidak hanya dibentuk oleh manusia, ada AI juga. Dari sisi keilmuan, ilmuwan komunikasi dituntut untuk terus mengembangkan teori yang mengakar kuat pada Indonesia, sekaligus mampu bersuara di level internasional," ujar Prof. Hermin.
Kolaborasi Riset
Selain urusan keilmuan, konsorsium ini juga menyoroti pentingnya suara mereka didengar oleh pembuat kebijakan. Prof. Dr. Eni Maryani, M.Si. dari Universitas Padjadjaran (UNPAD) mengungkapkan keprihatinannya karena selama ini akademisi sering ditinggalkan dalam perumusan kebijakan pendidikan tinggi.
"Kita sepertinya belum dianggap eksistensinya. Advokasi kebijakan mungkin perlu dilakukan agar mereka tahu bahwa ada konsorsium PTN-BH dalam ilmu komunikasi ini. Jadi kalau ada kebijakan, kita bisa diajak bicara," kata Prof. Eni.
Senada dengan itu, Ketua Panitia sekaligus Wakil Dekan Undip, S. Rouli Manalu, S.Sos., MCommSt., Ph.D., menjelaskan bahwa konsorsium ini memang sengaja dikunci untuk 10 PTN-BH terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk memperkuat fondasi internal dan menyamakan visi sebelum membuka pintu bagi kampus lain.
"Bukan karena yang lain tidak boleh ikut, tapi kita ingin menguatkan penggagas awal dulu. Setelah itu, baru kita pikirkan arah perkembangannya agar benar-benar berdampak kepada masyarakat," ujar Rouli.
Kesepuluh kampus tersebut adalah UGM, UNS, UNPAD, USU, UNHAS, UNAND, UI, Undip, UB, dan Unej. Ke depannya, mereka berkomitmen untuk membangun budaya akademik melalui riset bersama, publikasi di jurnal bereputasi internasional, hingga menyiapkan skema pendanaan guna mendongkrak jabatan akademik para dosen.
Editor : Enih Nurhaeni
Artikel Terkait
