SEMARANG, iNewsJoglosemar.id – Kepolisian Daerah Jawa Tengah resmi melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) Kapolres Sukoharjo dan Kapolres Boyolali. Pergantian kepemimpinan ini menjadi sorotan karena dilakukan di tengah proses pemeriksaan internal buntut polemik penggerebekan Pondok Pesantren Hamalatul Quran (HQ) di Sukoharjo.
Upacara sertijab berlangsung secara sederhana di Aula Lantai 2 Mapolda Jateng, Rabu (4/11/2026) pukul 10.00 WIB. Kegiatan dipimpin langsung oleh Wakapolda Jateng, Brigjen Pol. Andi Herindra Rahmawan, dan dihadiri para Pejabat Utama (PJU) Polda Jateng.
Pergantian jabatan tersebut berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2463/XI/KEP./2026 tanggal 2 November 2026. Jabatan Kapolres Sukoharjo kini diemban oleh AKBP Indra Maulana Saputra, S.H., S.I.K., M.Si., yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Boyolali. Sementara itu, posisi Kapolres Boyolali dipercayakan kepada AKBP Christopher Adhikara Lebang, S.I.K., S.H., M.Si., yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jateng.
Buntut Penggerebekan Ponpes
Pergantian ini tidak lepas dari peristiwa penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran pada Selasa (27/10/2026) dini hari. Kapolres Sukoharjo sebelumnya, AKBP Andhika Dharma Sena, dicopot dari jabatannya oleh Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto buntut polemik tersebut .
Penggerebekan yang dilakukan aparat gabungan itu menuai kritik keras. Pengurus ponpes mengklaim aparat mendobrak pintu dini hari, membawa senjata laras panjang, dan memaksa santriwati keluar tanpa mengenakan hijab . Aksi itu diduga menimbulkan trauma, terutama bagi santriwati yang masih di bawah umur.
Komisi VIII DPR RI dan sejumlah lembaga perlindungan anak menyoroti prosedur yang dinilai tidak humanis. Polri pun bergerak cepat dengan menonaktifkan empat personel Polres Sukoharjo, termasuk AKBP Andhika, untuk menjalani pemeriksaan oleh Divisi Propam Mabes Polri.
Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol. Yuliyanto, menegaskan bahwa sertijab merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier di lingkungan Polri. Menurutnya, pergantian pejabat adalah hal wajar, namun kesinambungan tugas dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas.
"Kami berharap pejabat yang baru dapat segera beradaptasi dengan lingkungan tugasnya, melanjutkan berbagai program positif yang telah berjalan, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Yuliyanto.
Ia menambahkan, kepercayaan masyarakat terhadap Polri perlu terus dijaga melalui pelaksanaan tugas yang profesional, responsif, dan humanis. Setiap pejabat di lingkungan kewilayahan diharapkan mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat serta mengoptimalkan peran seluruh personel dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Editor : Enih Nurhaeni
Artikel Terkait
