SEMARANG, iNewsJoglosemar.id – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyebut sebuah nama yang tak biasa dalam kunjungannya ke Semarang: "Jalur Gaza". Nama itu bukan merujuk pada wilayah konflik di Palestina, melainkan julukan warga untuk Jembatan Boom Lama di Semarang Utara, yang selama bertahun-tahun menjadi arena tawuran remaja.
Julukan "Jalur Gaza" diberikan warga sendiri karena tawuran yang nyaris terjadi setiap malam. Jembatan Boom Lama menghubungkan Kampung Kuningan dan Kampung Bandarharjo. Kelompok remaja dari berbagai kampung—Barutikung, Perbalan, Kuningan, Panggung, hingga Tanjung Mas—saling berhadapan di atas jembatan itu.
Ketika warga melaporkan kejadian ke polisi, mereka selalu menyebut lokasinya: "Jalur Gaza". Nama itu pun melekat, bahkan sempat terdaftar di peta digital.
Dalam sosialisasi dan koordinasi pembentukan calon Kampung REDAM di Kampung Sleko, Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Rabu (30/9/2026), Natalius Pigai secara khusus menyebut kawasan tersebut.
"Kampung di sini dulu itu namanya apa? Jalur Gaza. Dulu disebut Jalur Gaza. Kalau misalnya masih seperti Jalur Gaza dulu, maka ya perlu kami bentuk," ujarnya.
“Saya kan besar di sini,” imbuhnya.
Pernyataan itu menjadi dasar mengapa Kampung Sleko dipilih sebagai salah satu calon lokasi Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (Kampung REDAM). Menurut Pigai, kawasan yang pernah menjadi titik konflik sosial justru harus dihadirkan solusinya.
"Kalau terjadi konflik di kawasan tersebut, tidak harus titik Kampung REDAM, tapi di kawasan yang berada di situ, apakah kecamatan atau kabupaten, maka Kementerian HAM ikut membantu mengantisipasi dan menangani konflik sosial yang terjadi di wilayah itu," jelasnya.
Tawuran Nyaris Setiap Malam
Tawuran di Jembatan Boom Lama tidak jarang melibatkan senjata tajam seperti bambu dan kayu. Pada 2025, bahkan pernah terjadi tawuran yang melibatkan bom molotov.
Puncak ketegangan terjadi sekitar lima tahun lalu. Saat itu, tawuran hampir terjadi setiap malam. Warga setempat sampai menggunakan kode tidak biasa: memukul tiang listrik sebagai sinyal peringatan.
Situasi mulai berubah dalam beberapa tahun terakhir. Pemantauan polisi dan kesadaran warga berangsur menekan angka tawuran. Seorang warga Bandarharjo bahkan menyebut kawasan Barutikung kini dijuluki "kampung santri" karena banyak remaja yang memilih pendidikan agama.
Meski begitu, polisi mencatat bahwa tawuran tidak sepenuhnya hilang. Konflik bergeser dari antar kampung menjadi antar geng. Stigma "Jalur Gaza" pun belum sepenuhnya pudar.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, yang mengaku besar di kawasan itu, mengenang masa lalunya.
"Beliau (Natalius Pigai) tahu ada pembakaran, ada ini. Wah, dulu sini ruwet," ujarnya.
Namun ia menegaskan, warga Kampung Sleko sudah lama menjalani proses rekonsiliasi. Bahkan, menurutnya, upaya itu berlangsung turun-temurun.
"Maka, kita pilih ini menjadi kayak sesuatu contoh. Ini loh sudah dilakukan secara turun-temurun. Dan titiknya itu adalah rekonsiliasi. Untuk sebuah kesadaran bahwa kita butuh Semarang damai untuk membangun," katanya.
Agustina berharap Kampung Sleko menjadi milestone dan catatan sejarah. Bukan lagi sebagai "Jalur Gaza," melainkan sebagai kampung yang berhasil menjaga perdamaian.
Kampung REDAM adalah program KemenHAM yang bertujuan menghadirkan budaya damai dan pemajuan HAM dari tingkat paling dekat dengan masyarakat. Menteri HAM Natalius Pigai menyebut kampung sebagai "titik terkumpul terendah masyarakat."
"Kalau di kampung itu bisa berintegrasi, maka sebenarnya secara otomatis integrasi nasional juga akan terjalin pada masa yang akan datang," ujarnya.
Di Kampung REDAM, KemenHAM menempatkan mediator hak asasi manusia yang bisa membantu menyelesaikan persoalan warga secara damai. Jika terjadi konflik, mediator hadir mencari solusi.
174 Titik di 28 Provinsi
Saat ini, sudah ada 174 titik calon Kampung REDAM yang diusulkan ke KemenHAM. Titik-titik itu tersebar di 81 kabupaten/kota pada 28 provinsi.
Beberapa daerah yang menjadi prioritas antara lain Flores Timur, Poso, Papua, Aceh, dan Ambon. Daerah-daerah itu dinilai memiliki sejarah konflik sosial berkesinambungan atau peristiwa HAM yang belum selesai.
"Misalnya Flores Timur, kita akan bikin Kampung REDAM ini bisa lebih banyak daripada kabupaten kota atau provinsi lain di Indonesia. Karena tujuannya untuk menjaga, meredamkan situasi," kata Menteri HAM.
Satu hal yang membedakan Kampung REDAM dari program pemerintah lain: sifatnya sementara. Jika konflik sudah selesai dan wilayah aman, kampung itu akan diserahkan kembali ke pemerintah daerah.
"Kami bentuk dan kami hadir menangani sampai lahan ekonomi yang diperebutkan beres. Setelah itu, Kampung REDAM itu sewaktu-waktu bisa dibubarkan. Setelah bagus, setelah aman, kita serahkan kepada pemerintah daerah," jelasnya.
Menara Syahbandar, Saksi Sejarah
Kampung Sleko berada di sekitar Menara Syahbandar, bangunan peninggalan Hindia Belanda yang masih berdiri. Menara itu menjadi saksi perjalanan kawasan dari masa kolonial, era kemerdekaan, hingga periode konflik sosial.
Kini, kawasan yang dulunya dijuluki "Jalur Gaza" itu bersiap menanggalkan label lamanya. Jika semua berjalan lancar, Sleko akan menjadi simbol bagaimana sebuah kampung bisa berubah: dari konflik menuju perdamaian.
Editor : Enih Nurhaeni
Artikel Terkait
