Mahupiki Jateng Resmi Dilantik, Saatnya Pendekar Hukum Pidana Sosialisasi RKUHP

SEMARANG - Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) Provinsi Jawa Tengah resmi dilantik untuk masa kepengurusan 2022-2027. Selanjutnya, mereka segera tancap gas menjalankan program kerja termasuk sosialisasi RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

“Nanti kita akan gencar sosialisasikan tentang RKUHP yang baru,” kata Ketua Divisi Humas dan Kesekretariatan DPD Mahupiki Jateng, Dr. Indah Sri Utari, S.H, M.Hum, kepada awak media, Kamis (3/11/2022).

Dia menambahkan, pelantikan pengurus DPD Mahupiki Jateng digelar di Kampus Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, pada Selasa 1 November 2022. Organisasi ini bukan hanya beranggotakan akademisi kampus tetapi juga praktisi hukum pidana dan kriminolog.

Sementara itu, Ketua DPD Mahupiki Jateng, Prof. Dr. Pujiyono, S.H, M.Hum, menyampaikan, terdapat tujuh program kerja yang diusung dalam masa kepengurusannya. pihaknya akan berada di garda depan untuk mengedukasi masyarakat agar lebih melek hukum.

“Untuk program kerja di antaranya adalah Kolokium, TOT RKUHP, Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Seri Webinar, Jurnal Ilmiah, Penelitian dengan Forum Mitra, dan Diskusi Aparat Penegak Hukum,” beber dia.

Sekadar diketahui, saat ini Kementerian Hukum dan HAM juga gencar melakukan sosialisasi RKUHP ke masyarakat termasuk perguruan tinggi. Sedikitnya terdapat 14 pasal krusial RKUHP yang masih menjadi perdebatan publik.

Pasal-pasal tersebut antara lain Living Law (Pasal 2 dan 601); Pidana mati (Pasal 67 dan 100); Penghinaan Presiden (Pasal 218); Tindak pidana menyatakan diri memiliki kekuatan gaib untuk mencelakakan orang (Pasal 252); Penghapusan pasal tentang dokter/dokter gigi yang menjalankan pekerjaan tanpa izin.

Kemudian, membiarkan unggas yang merusak kebun/tanah yang telah ditaburi benih (Pasal 277); Tindak pidana gangguan & penyesatan proses peradilan/contempt of court (Pasal 280); Penghapusan tindak pidana advokat curang; Tindak pidana terhadap agama/penodaan agama (Pasal 302); Tindak pidana penganiayaan hewan (Pasal 340 ayat (1)); Tindak pidana mempertunjukan alat pencegah kehamilan kepada anak (Pasal 412); Penggelandangan sebagai tindak pidana (Pasal 429); Aborsi (Pasal 467); Tindak pidana perzinaan (Pasal 415); Kohabitasi (Pasal 416), dan; Perkosaan dalam perkawinan (Pasal 477).

Draf final RKUHP telah diserahkan pemerintah kepada DPR pada 6 Juli 2022. Sosialisasi RKUHP ke masyarakat dan dunia kampus bertujuan untuk berdialog sekaligus menyerap aspirasi daya kritis akademisi. Ditargetkan RKUHP bisa diundangkan pada masa persidangan tahun ini. 

Editor : M Taufik Budi Nurcahyanto