Digitalisasi Pupuk Subsidi: Solusi untuk Kelompok Tani dan Tantangan di Lapangan

GROBOGAN, iNEWSJOGLOSEMAR.ID - Aminanto (46), Ketua Kelompok Tani Sido Makmur di Desa Sugihmanik, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan, merasakan perubahan signifikan dalam dua tahun terakhir terkait akses pupuk subsidi. Kini, petani tidak lagi menghadapi kesulitan seperti sebelumnya.

"Dulu, kami harus menggunakan Kartu Tani untuk menebus pupuk subsidi. Padahal dari 57 anggota kelompok, hanya sekitar 17 petani yang memiliki kartu tersebut. Akibatnya, saat musim pemupukan, banyak yang kesulitan mendapatkan pupuk tepat waktu," ungkap Aminanto.

Namun, sejak sistem digitalisasi diterapkan, akses terhadap pupuk subsidi menjadi lebih mudah dan lebih transparan. Petani tak lagi harus bergantung pada Kartu Tani yang sebelumnya menimbulkan berbagai kendala administratif.

Aplikasi i-Pubers dalam Penyaluran Pupuk

Salah satu inovasi digital yang diperkenalkan untuk mempermudah distribusi pupuk subsidi adalah aplikasi i-Pubers. Susiswanto, seorang petani di Desa Sugihmanik, merasakan manfaat besar dari aplikasi ini.

"Aplikasi i-Pubers sangat membantu dalam pencatatan dan pendataan pupuk subsidi. Kami jadi lebih mudah menebus pupuk tanpa harus berurusan dengan birokrasi yang rumit," kata Susiswanto.

Pupuk Indonesia sebagai BUMN yang bertanggung jawab atas distribusi pupuk subsidi juga menegaskan bahwa digitalisasi adalah langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Melalui sistem ini, penyaluran pupuk ke petani dapat dipantau secara real-time, mengurangi potensi penyelewengan.

Pupuk Indonesia memanfaatkan teknologi melalui aplikasi i-Pubers yang telah diterapkan di lebih dari 25 ribu kios di seluruh Indonesia. Dengan pengawasan berbasis digital, stok pupuk dapat dikontrol dengan lebih baik, memastikan ketersediaan bagi petani yang membutuhkan.

Selain itu, Pupuk Indonesia juga memiliki Command Center, pusat pengawasan yang memantau distribusi pupuk subsidi secara real-time. Hal ini memastikan bahwa pupuk sampai ke petani tepat waktu dan sesuai kuota yang telah ditentukan.

Untuk memastikan kelancaran distribusi, Pupuk Indonesia juga mengandalkan tenaga lapangan seperti Account Executive (AE) dan Asisten AE (AAE). Mereka bertugas memantau penyaluran pupuk bersubsidi serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah, distributor, kios, dan penyuluh pertanian.

Meskipun digitalisasi membawa banyak manfaat, tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Pakar ekonomi dari Universitas Diponegoro (Undip), Esther Sri Astuti, S.A, Ph.D., menyoroti beberapa kendala dalam implementasi teknologi digital di sektor pertanian.

"Selama ini petani masih mengalami berbagai kendala. Kita tidak bisa hanya mengandalkan aplikasi dan berharap penyaluran pupuk subsidi berjalan lancar. Ada banyak faktor lain yang memengaruhi, seperti literasi digital petani dan akses terhadap jaringan internet di daerah terpencil," ujar Esther.

Ia juga menekankan bahwa meskipun keuntungan dari digitalisasi distribusi pupuk tidak terlihat besar dalam hitungan per kilogram, namun dengan skala yang luas, dampaknya sangat signifikan. Model digitalisasi juga bisa memberikan kepastian harga, seperti yang telah diterapkan pada industri semen.

Kendala Literasi Digital bagi Petani

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan digitalisasi adalah literasi digital petani. Banyak petani yang belum terbiasa menggunakan aplikasi berbasis internet, sehingga edukasi sangat diperlukan.

"Di daerah-daerah tertentu, jaringan internet belum merata. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan aplikasi digital seperti i-Pubers," tambah Esther.

Untuk itu, ia menyarankan agar pelatihan digital bagi petani lebih digencarkan, terutama di tingkat penyuluh pertanian atau Kelompok Penerima Langsung (KPL). Dengan demikian, adopsi teknologi dapat berjalan lebih efektif.

Pupuk Indonesia tidak bekerja sendiri dalam memastikan distribusi pupuk subsidi berjalan lancar. Kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci utama dalam mencapai efektivitas program ini.

Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain:

- Kerjasama dengan Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah untuk menyederhanakan tata kelola pupuk subsidi.

- Koordinasi dengan aparat penegak hukum guna mencegah penyimpangan dalam distribusi.

- Pendampingan kepada kelompok tani melalui tenaga lapangan yang aktif berinteraksi dengan petani.

Digitalisasi bagi Produktivitas Pertanian

Program digitalisasi tidak hanya mempermudah akses terhadap pupuk, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas pertanian. Melalui program MAKMUR (Mari Kita Majukan Usaha Rakyat), Pupuk Indonesia telah berhasil membantu ribuan petani meningkatkan hasil panen mereka.

Pada tahun 2024, Program MAKMUR telah menyasar 170.969 petani dengan total realisasi lahan mencapai 451.537 hektare. Sementara hingga Januari 2025, program ini telah menggaet 16.016 petani dengan cakupan lahan 26.590 hektare, yang meliputi komoditas seperti padi, jagung, kopi, dan hortikultura.

Pada tahun 2025, Pupuk Indonesia menargetkan pengembangan program ini hingga mencakup 500 ribu hektare lahan, terdiri dari:

- 200 ribu hektare lahan khusus untuk komoditas padi

- 300 ribu hektare lahan untuk komoditas nonpadi, seperti tebu, singkong, kopi, kakao, dan hortikultura.

Digitalisasi dalam distribusi pupuk subsidi adalah langkah besar menuju sistem pertanian yang lebih transparan dan efisien. Melalui aplikasi seperti i-Pubers, keterlibatan aktif Pupuk Indonesia, serta dukungan dari sektor perbankan, petani kini memiliki akses yang lebih baik terhadap pupuk subsidi.

Namun, tantangan masih ada, terutama dalam hal literasi digital dan infrastruktur jaringan. Oleh karena itu, edukasi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan transformasi digital di sektor pertanian Indonesia.

Editor : Enih Nurhaeni