Gubernur Jateng Sebut Pabrik Rokok di Kudus Siap Tampung 2.000 Eks Buruh Sritex

KUDUS, iNEWSJOGLOSEMAR.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menjalin komunikasi dengan lintas sektor dalam rangka mengurangi dampak sosial atas pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 10 ribuan buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Kabupaten Sukoharjo.

Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi mengatakan bahwa komunikasi dilakukan dengan pemerintah pusat, daerah, hingga sektor dunia usaha. Salah satu perusahaan industri tembakau di Kudus, Jawa Tengah disebut siap menampung setidaknya 2.000 pekerja.

Baca Juga

Dampak PHK Massal Sritex, UMKM Terancam Lesu

"Tadi salah satu sudah bisikin saya, siap (menyerap) 2.000-an orang (pekerja)," kata Luthfi di sela kunjungannya di PT Djarum Oasis, Kabupaten Kudus pada Rabu, 5 Maret 2025.

Mantan Kapolda Jateng ini juga menyebut, berdasarkan data terbaru terdapat hampir 22 perusahaan yang siap menampung eks pekerja Sritex jika mereka tidak terserap di dunia kerja lain.

Pemprov Jateng terus mengawal proses penyerapan tenaga kerja ini agar para buruh yang terkena PHK tidak mengalami kesulitan ekonomi yang berlarut-larut. Selain itu, komunikasi dengan perusahaan terus dilakukan untuk memastikan kesiapan mereka dalam menyerap pekerja.

Baca Juga

BLK Jadi Alternatif bagi Buruh Sritex yang Kehilangan Pekerjaan

Menurut Luthfi, tantangan utama dalam penyerapan tenaga kerja ini adalah banyaknya jumlah buruh yang terkena PHK serta domisili mereka yang tersebar di berbagai daerah, bukan hanya di Sukoharjo. Oleh karena itu, prosesnya perlu waktu dan seleksi yang matang.

Selain dunia usaha, Pemprov Jateng juga menggandeng sektor pendidikan dan pelatihan kerja untuk membantu para eks pekerja Sritex agar memiliki keterampilan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini.

Ke depan, Pemprov Jateng juga akan mengadakan bursa kerja khusus bagi eks pekerja Sritex agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan dengan lebih cepat dan sesuai dengan keahlian mereka sebelumnya.

Baca Juga

8.400 Buruh PT Sritex Kehilangan Pekerjaan, DPR Desak Perlindungan Industri Tekstil

Editor : Enih Nurhaeni