FEB UNDIP Jadi Mitra Strategis DPD RI Bahas Arah Kebijakan Ekonomi Nasional 2026

SEMARANG, iNEWSJOGLOSEMAR.ID – Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro (UNDIP) kembali mendapat kepercayaan sebagai mitra strategis dalam perumusan kebijakan nasional. Kali ini, FEB UNDIP menjadi tuan rumah Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, dengan agenda utama penyusunan rekomendasi atas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta pertimbangan terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam RAPBN Tahun Anggaran 2026.

FGD ini diselenggarakan di Ruang Sidang Dekanat FEB UNDIP, Semarang, dan dihadiri langsung oleh jajaran Wakil Pimpinan DPD RI, anggota Komite IV DPD RI, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta akademisi dari UNDIP.

Baca Juga

UNDIP Kirim 2 Dosen Muda ke Jerman lewat Program CESP

Dalam sambutannya, Rektor UNDIP, Prof. Dr. Suharnomo, SE., M.Si., menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada UNDIP sebagai mitra diskusi kebijakan publik. Ia menegaskan bahwa UNDIP siap berkontribusi secara aktif dalam pembangunan nasional dan regional melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor.

“Terima kasih atas kepercayaan DPD RI kepada UNDIP. Kami merasa terhormat dan sekaligus terpanggil untuk mengambil peran strategis. Kami percaya, pembangunan daerah dan pengentasan kemiskinan hanya bisa terwujud melalui kerja sama pentahelix—antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan media,” ungkap Prof. Suharnomo.

Rektor juga menegaskan komitmen UNDIP melalui prinsip "Bermartabat dan Bermanfaat", yakni bermartabat dalam menjaga integritas keilmuan dan bermanfaat dalam menjawab tantangan sosial masyarakat.

Baca Juga

Rektor UNDIP Soroti Forum Senayan Gagasan Gubernur Jateng

Ia memaparkan sejumlah kontribusi nyata UNDIP, seperti pemberian beasiswa kepada lebih dari 2.500 mahasiswa penerima KIP-K, serta beasiswa penuh untuk 120 mahasiswa asal Jepara, yang juga mendapat fasilitas asrama dan makan tiga kali sehari.

“Pendidikan adalah instrumen paling efektif untuk mobilitas sosial vertikal. UNDIP ingin mengambil peran aktif agar Jawa Tengah tidak lagi menjadi provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi kedua di Indonesia,” tambahnya.

UNDIP juga telah melaksanakan 35 bidang penugasan yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan. Salah satu terobosannya adalah penyediaan air bersih melalui teknologi desalinasi di wilayah pesisir seperti Pekalongan, Jepara, Demak, dan Blora, dengan memanfaatkan energi terbarukan berupa panel surya.

Baca Juga

Inovasi UNDIP: Air Asin Jadi Layak Minum, Warga Pesisir Pekalongan Terbantu

Selain itu, UNDIP juga mengembangkan teknologi d’ozone untuk pengawetan hasil panen pertanian, yang telah diterapkan di 12 titik lokasi. Inovasi ini membantu memperpanjang daya simpan cabai, sekaligus menekan potensi kerugian petani akibat pembusukan pasca panen.

“Kami tidak ingin hanya menjadi penonton dalam pembangunan ekonomi. UNDIP ingin inline dengan DPD RI, agar kajian akademik kami dapat memberikan kontribusi konkret bagi kebijakan fiskal dan pembangunan ekonomi yang inklusif,” ujar Prof. Suharnomo.

Mewakili Gubernur Jawa Tengah, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto, menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan FGD di Jawa Tengah. Menurutnya, provinsi ini memiliki posisi strategis secara geografis dan potensi ekonomi yang besar.

Baca Juga

Undip Tawarkan Inovasi Beras Analog hingga Buah Melon untuk Makan Bergizi Gratis 

“Jawa Tengah memiliki infrastruktur strategis, tiga pusat kegiatan nasional, sebelas pusat kegiatan wilayah, serta sektor unggulan di bidang pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata. DPD RI sangat penting dalam mendukung pengembangan SDM, infrastruktur, dan pengalokasian anggaran demi mendorong kesetaraan pembangunan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting dalam penyusunan RAPBN yang inklusif dan akurat. Ia menyebutkan bahwa DPD RI memiliki mandat konstitusional untuk memberikan pertimbangan atas kebijakan fiskal pemerintah pusat.

“Forum seperti ini penting untuk menyerap aspirasi dan masukan dari para akademisi daerah. Ini akan memperkaya proses penyusunan RAPBN,” ujarnya.

Baca Juga

UNDIP Wujudkan Kampus Hijau dengan Edupark, Ada Wisata Bunga dan Tanaman Langka

Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Mawardi, menambahkan bahwa FGD ini digelar secara paralel di dua lokasi, yakni di FEB UNDIP dan Universitas Andalas, Sumatera Utara. Pemilihan FEB UNDIP, menurutnya, merupakan bentuk pengakuan atas kualitas akademik dan kontribusi nyata fakultas ini dalam pembangunan ekonomi daerah.

“RAPBN disusun oleh pemerintah bersama DPR, tetapi DPD RI memiliki peran strategis dalam memberikan pertimbangan atas dasar kondisi riil di daerah. Melalui Komite IV, kami ingin masukan dari kampus seperti UNDIP menjadi fondasi dalam menyusun kebijakan fiskal nasional yang tepat sasaran,” jelas Mawardi.

Diskusi FGD ini juga diisi oleh paparan dari dua guru besar UNDIP dari Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, yaitu Prof. F.X. Sugiyanto dan Prof. Nugroho S.B. Maria. Hadir pula Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Heru Susilo, M.T. Diskusi dipandu oleh akademisi UNDIP, Mohamad Egi Destiarsono, M.S.E.

Beberapa topik penting yang dibahas dalam FGD ini meliputi proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional, inflasi, nilai tukar rupiah, kebijakan subsidi, serta arah belanja negara untuk tahun 2026.

Seluruh hasil diskusi FGD ini akan dirumuskan menjadi dokumen rekomendasi yang akan disampaikan DPD RI kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari pertimbangan dalam proses penyusunan RAPBN 2026.

FGD ini juga memperkuat posisi UNDIP, khususnya FEB, sebagai thought leader dalam isu-isu strategis kebijakan ekonomi nasional, sekaligus menegaskan peran kampus sebagai laboratorium ide dan solusi yang konkret bagi bangsa.

Editor : Enih Nurhaeni