Warga Sayung Terjebak Rob Berbulan-bulan, Gubernur Luthfi Minta Dukungan Pusat

DEMAK, iNEWSJOGLOSEMAR.ID – "Sudah enam bulan, Pak. Tolong sabuk (tanggul) di sekeliling desa ditinggikan. Biar tidak seperti ini terus, sudah kesel, capek Pak."

Keluhan itu dilontarkan Pur, warga Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, yang sejak akhir 2024 hingga pertengahan 2025 hidup di tengah genangan rob yang tak kunjung surut.

Baca Juga

KA Peti Kemas Perdana Lewati Jalur Gubug–Karangjati, Masinis Kibarkan Bendera Kuning

Menurut Pur, genangan air laut ini bahkan masuk ke dalam rumah. Tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tapi juga memengaruhi kesehatan dan psikologis warga. “Kami cuma ingin rumah kami kering lagi,” ujarnya lirih.

Desa Sayung memang telah lama akrab dengan rob. Namun sejak Desember 2024, kenaikan air laut menjadi lebih parah dan bertahan lebih lama dari biasanya. Warga menyebut tahun ini sebagai yang terburuk dalam satu dekade terakhir. Bahkan, sebagian besar dari mereka terpaksa meninggalkan kendaraan di tempat aman karena akses menuju rumah tak bisa dilalui.

Hal serupa disampaikan Mustofa, warga lainnya, yang memperlihatkan langsung kepada Gubernur kondisi di sekitar rumahnya. "Kendaraan tidak bisa masuk, ditinggal di jembatan atau pabrik. Aktivitas kami ya pakai gethek (rakit), rakit bikinan sendiri," ungkapnya.

Baca Juga

Korban Banjir Pekalongan Terima Bantuan 10 Ton Beras dan Paket Sembako

Mustofa berharap ada percepatan normalisasi sungai serta peninggian jalan dan betonisasi akses permukiman. Ia juga menyoroti belum meratanya distribusi bantuan dan belum adanya solusi konkret jangka pendek dari pemerintah daerah maupun pusat.

“Alhamdulillah Pak Gubernur sudah menyempatkan waktunya ke sini. Masalahnya warga sudah lama sekali menanti-nantikan,” tambah Mustofa.

Warga Tak Butuh Janji, Butuh Aksi

Baca Juga

4 KA Masih Belum Beroperasi meski Jalur Gubug-Karangjati Mulai Normal

Keluhan senada tersebar hampir di seluruh wilayah Sayung. Rob yang bertahan lebih dari setengah tahun telah melumpuhkan ekonomi lokal, memaksa warga untuk beradaptasi dengan cara yang tidak wajar, dan menanti kehadiran negara dalam wujud nyata, bukan hanya sekadar imbauan atau janji pembangunan yang molor.

Warga meminta agar pemerintah daerah dan pusat tidak lagi saling melempar tanggung jawab. Menurut mereka, kolaborasi lintas kementerian dan percepatan anggaran mesti dilakukan segera.

Editor : Enih Nurhaeni