Mahasiswa Undip Demo di Depan DPRD Jateng, Soroti Militerisasi hingga Kebijakan Pangan

SEMARANG, iNewsJoglosemar.id — Massa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro (BEM Undip) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Jawa Tengah, Senin (24/8/2026). Dari atas mobil komando, mahasiswa menyuarakan sejumlah kritik terhadap arah kebijakan pemerintah.

Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti persoalan demokrasi, ruang sipil, kebijakan pangan, hingga apa yang mereka sebut sebagai penguatan peran militer dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Baca Juga

Ribuan Warga Cukil Kenduri di Jalan Bawah Pohon Besar, Sajikan Ingkung hingga Gudangan 

Mahasiswa mempertanyakan kondisi masyarakat di sejumlah wilayah, termasuk Papua, yang menurut mereka masih menghadapi persoalan pemenuhan kebutuhan dasar.

“Di Papua, menderita. Bahkan makan pun tidak bisa disediakan oleh negara. Apakah itu yang disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia?” seru orator dari atas mobil komando.

Pertanyaan tersebut kemudian dijawab massa aksi dengan seruan penolakan. Mahasiswa menegaskan kondisi tersebut tidak sesuai dengan cita-cita Indonesia yang mereka yakini.

Baca Juga

Unik! Kemerdekaan di Tengah Rawa Pening, Merah Putih Berkibar Diusung Penari dan Nelayan

Orator juga mengkritik apa yang disebutnya sebagai kecenderungan pemerintah memperluas pendekatan militer ke berbagai sektor. Mahasiswa menilai kebijakan tersebut berpotensi menggeser peran ilmu pengetahuan dan profesionalisme sipil dalam pengelolaan negara.

Salah satu yang disoroti adalah kewajiban pelatihan bernuansa militer bagi sejumlah pihak yang masuk ke instansi atau program tertentu. Mahasiswa mempertanyakan relevansi latihan seperti push up, merangkak, hingga latihan menggunakan senjata bagi pekerjaan yang seharusnya membutuhkan kompetensi profesional.

“Bagaimana bisa seorang manager di Koperasi Desa Merah Putih malah disuruh latihan push up, merangkak, senjata,” kata orator yang kemudian disambut respons massa aksi.

Baca Juga

Polda Jateng Kirim 10 Truk Bantuan ke Korban Gempa NTT, 3 Dokter Diterjunkan

Mahasiswa juga menyinggung adanya korban dalam berbagai kegiatan latihan tersebut. Isu tersebut digunakan sebagai bagian dari kritik terhadap kebijakan yang dinilai terlalu mengedepankan pendekatan militer.

“Bahkan banyak sekali yang meninggal, kawan-kawan,” lanjut orator di hadapan massa.

Dalam aksi bertajuk “Diponegoro Melawan” tersebut, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

Baca Juga

Tebus Sembako Rp100 Ribu, Hasilnya Disumbangkan untuk Korban Gempa NTT

Ada lima tuntutan utama yang disuarakan massa BEM Undip.

Pertama, mahasiswa menuntut penguatan desentralisasi dan demokratisasi dalam tata kelola pemerintahan. Mereka menilai penguatan pemerintahan di daerah perlu berjalan seiring dengan demokratisasi agar kebijakan tidak semakin terpusat.

Kedua, massa menuntut transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan publik dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan strategis pemerintah.

Baca Juga

Usai Upacara HUT ke-81 RI, Indonesia Power UBP Semarang Bicara Listrik Andal dan Beasiswa

Ketiga, mahasiswa menuntut perlindungan ruang sipil sekaligus penguatan komunikasi publik antara pemerintah dan masyarakat.

Keempat, mereka menuntut kebijakan pangan yang mampu menjamin keterjangkauan sekaligus ketahanan pangan masyarakat.

Kelima, mahasiswa menuntut perlindungan terhadap masyarakat pesisir serta tata kelola pembangunan yang dinilai harus lebih berkeadilan.

Aksi di depan Kantor DPRD Jawa Tengah tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan keresahan sekaligus mendesak pemerintah agar lebih terbuka terhadap kritik publik.

Editor : Enih Nurhaeni