Sekolah Rakyat Perlu Kuota Khusus ke Perguruan Tinggi, Ini Kata Sekda Jateng Sumarno
SEMARANG, iNewsJoglosemar.id – Wacana memperluas program Sekolah Rakyat hingga jenjang perguruan tinggi dinilai perlu disiapkan sejak awal agar lulusan tidak berhenti setelah menyelesaikan pendidikan menengah.
Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno mengatakan, konsep Sekolah Rakyat yang saat ini memberikan akses pendidikan bagi masyarakat miskin hingga jenjang SMA perlu dipikirkan kelanjutannya.
Hal itu disampaikan Sumarno di sela pembukaan Turnamen Tenis Lapangan LLDIKTI VI Jawa Tengah di Semarang, Jumat (28/8/2026).
Menurut Sumarno, pendidikan hingga tingkat SMA belum sepenuhnya menjamin lulusan siap memasuki dunia kerja. Karena itu, menurutnya, perlu ada skema lanjutan yang menghubungkan lulusan Sekolah Rakyat dengan pendidikan tinggi maupun dunia kerja.
"Kalau kita bicara pendidikan sampai SMA itu kan belum tuntas. Karena apa? Lulusan SMA itu belum siap kerja. Sehingga kalau dengan konsep yang sekarang sampai jenjang SMA, tentu saja harus ada lanjutannya," kata Sumarno.
Ia menilai perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menyiapkan skema lanjutan tersebut. Kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi diperlukan agar lulusan Sekolah Rakyat memiliki jalur pendidikan yang lebih jelas setelah menyelesaikan SMA.
Sumarno bahkan mendorong agar sejak sekarang mulai dipikirkan kemungkinan adanya kuota khusus bagi alumni Sekolah Rakyat di perguruan tinggi.
Menurutnya, lulusan Sekolah Rakyat nantinya akan menghadapi persaingan dengan calon mahasiswa lainnya jika tidak disiapkan jalur khusus.
"Kalau sekolah rakyat ini harus ada saluran yang pasti. Jadi kalau nanti lulus, kompetisinya bersamaan dengan yang lain belum tentu nanti memberi kesempatan. Berarti kan harus ada porsi nanti. Ini loh, alumni Sekolah Rakyat nanti ada kuota berapa, di perguruan ini berapa, ini berapa," ujarnya.
Sumarno mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebenarnya telah lebih dulu memiliki program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin melalui SMK Negeri Jawa Tengah.
Program tersebut memiliki konsep pendidikan berasrama dan gratis. Para siswa mendapatkan pendidikan selama tiga tahun dengan orientasi utama mempersiapkan mereka masuk ke dunia kerja.
Pemprov Jateng juga menggandeng dunia usaha dan dunia industri (DUDI) agar lulusan SMK Jawa Tengah dapat langsung terserap ke dunia kerja.
"Memang kami di Pemprov Jateng sebenarnya sekolah rakyat itu sudah kita bangun di Jawa Tengah lebih dulu, tapi hanya di jenjang SMK. Karena kami lebih ke jangka pendek," jelas Sumarno.
Menurut dia, setelah menjalani pendidikan selama tiga tahun, anak-anak dari keluarga miskin tersebut diharapkan tidak hanya mendapatkan ijazah, tetapi juga memiliki keterampilan dan akses menuju pekerjaan.
"Setelah tiga tahun kita benar-benar anak-anak miskin kita sekolahkan, kita boarding gratis semua dan kita sudah bekerja sama dengan dunia usaha, dengan DUDI, sehingga alumni SMK Jateng ini langsung bekerja," katanya.
Sumarno menilai program yang telah berjalan di Jawa Tengah tersebut memiliki kesamaan dengan semangat Sekolah Rakyat, meski terdapat perbedaan segmen dan tujuan.
Jika program SMK Jateng lebih diarahkan agar peserta didik siap bekerja setelah lulus, Sekolah Rakyat nasional saat ini masih membutuhkan jenjang lanjutan agar lulusannya memiliki keterampilan dan kesiapan memasuki dunia kerja.
"Sebenarnya kalau kita bicara embrionya sekarang kami di Jawa Tengah juga sudah ada. Cuma porsinya, posisinya, segmennya berbeda," ujarnya.
Karena itu, ia membuka kemungkinan jenjang pendidikan setelah Sekolah Rakyat diarahkan ke pendidikan vokasi, seperti politeknik, sehingga lulusan tidak hanya melanjutkan pendidikan tetapi juga memperoleh keahlian yang sesuai kebutuhan dunia kerja.
"Yang kami untuk siap kerja, yang Sekolah Rakyat ini kan belum sampai ke siap kerja. Berarti harus ada lebih lanjut supaya siap kerja, mungkin nanti di politeknik dan sebagainya. Itu berarti harus di jenjang berikutnya," pungkas Sumarno.
Editor : Enih Nurhaeni