Pekan Progresif 2026 di Undip, DPR Soroti 20 Putusan MK dalam Revisi UU Pemilu

SEMARANG, iNewsJoglosemar.id - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) kembali menggelar agenda tahunan Pekan Progresif 2026. Memasuki penyelenggaraan ke-13, forum ini menjadi wadah berkumpulnya 16 delegasi fakultas hukum terkemuka dari seluruh Indonesia, mulai dari Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Universitas Padjadjaran, hingga Universitas Andalas.

Mengusung tema Reformasi Demokrasi Melalui Optimalisasi Politik Nasional demi Terwujudnya Keadilan Substantif, Pekan Progresif tahun ini menyoroti tajam isu Revisi UU Pemilu. Ketua Pelaksana, Muhammad Athalla Syamil, menjelaskan bahwa esensi utama dari kegiatan ini adalah memperkenalkan konsep hukum progresif secara inklusif kepada para delegasi.

Baca Juga

Jangan Cuma Jago Kandang, 10 PTN-BH Bersatu Lepas dari Dominasi Teori Barat

"Esensi dasarnya kami pengen memperkenalkan hukum progresif secara lebih inklusif kepada delegasi, dikorelasikan kepada fokus isu yang dibawakan. Kami ingin mengembangkan pemikiran kritis mahasiswa atas isu hukum yang berkembang," ujar Athalla di Semarang, Sabtu (14/11/2026).

Untuk mendapatkan delegasi terbaik, panitia melakukan rekrutmen terbuka. Tidak hanya seleksi berkas administratif, para peserta wajib mengirimkan karya tulis ilmiah yang kemudian dikoreksi secara presisi oleh panelis dari dosen internal Fakultas Hukum Undip.

Rangkaian kegiatan berlangsung selama enam hari, terhitung sejak Senin (9/11/2026). Pada hari pertama, agenda diisi dengan kuliah umum hukum progresif dan seminar panel yang membedah subtema legal substance, legal structure, serta legal culture. Hari berikutnya dilanjutkan dengan focus group discussion (FGD) untuk merumuskan poin rekomendasi.

Puncaknya, pada hari ketiga, seluruh delegasi menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan dokumen bernama Pakta Progresif. Hari keempat diisi dengan city tour sebagai ajang relaksasi dan pengakraban antarmahasiswa, sebelum akhirnya ditutup dengan Seminar Nasional di Rajawali Cultural Center yang terbuka untuk umum.

"Output-nya tahun ini kami ingin menyusun sebuah policy brief atau poin rekomendasi yang akan kami advokasikan melalui audiensi ke Komisi II DPR RI. Insyaallah awal tahun depan kami eskalasikan ke sana," tegas Athalla.

Sembilan Isu Krusial dan 20 Putusan MK

Anggota DPR RI Komisi II, Ahmad Doli Kurnia, yang hadir sebagai narasumber, menyambut baik inisiatif mahasiswa tersebut. Menurutnya, setelah 28 tahun era reformasi, Indonesia sudah seharusnya memiliki sistem pemilu yang lebih sempurna. Saat ini, Panitia Kerja (Panja) di Komisi II tengah menyusun draf naskah akademik dan draf RUU, dengan target selesai pada Desember mendatang dan disahkan paling lambat akhir Maret tahun depan.

Baca Juga

Ubah Sampah Jadi Energi, Tim Recula Fisip Undip Curi Perhatian di PIMNAS 2026

Doli membeberkan ada sembilan isu krusial yang akan menjadi pembahasan utama dalam revisi UU Pemilu. Pertama, sistem pemilu yang selama ini menggunakan proporsional daftar terbuka. Kedua, ambang batas atau threshold, baik presidential maupun parliamentary. Ketiga, besaran jumlah kursi per daerah pemilihan. Keempat, metodologi konversi suara ke kursi.

"Isu kelima adalah soal keserentakan pemilu, keenam bagaimana mengakhiri praktik vote buying dan politik transaksional, serta ketujuh dorongan penggunaan sistem digital atau e-election, mulai dari e-counting hingga e-voting. Kedelapan, kita butuh lembaga penyelenggara pemilu yang berintegritas dan independen. Kesembilan, kita harus merespons sekitar 20 putusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan UU Pemilu," papar Doli.

Ia menambahkan, dinamika politik saat ini seperti PKPU 19/2023 dan Putusan MK 90 harus menjadi evaluasi menyeluruh. DPR akan memanggil KPU, Bawaslu, dan pihak terkait untuk mencari tahu akar polemik yang terjadi pada Pemilu 2024 lalu.

Urgensi Regulasi 2029

Senada dengan hal itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, menilai bahwa kegiatan Pekan Progresif sangat tepat waktu. Masukan dari para mahasiswa hukum dinilai akan sangat membantu DPR dan pemerintah dalam menyusun regulasi.

"Urgensinya berkaitan dengan Pemilu tahun 2029. Sistem pemilu kita seperti apa, mekanisme penyelenggara, dan bagaimana peserta pemilu ikut serta. Pembahasan mungkin akan lebih masif di bulan-bulan Desember atau Januari nanti," jelas Rahmat Bagja.

Baca Juga

PIMNAS 39 di Undip: 3.000 Delegasi Bersaing, AI Dilarang Gantikan Pemikiran Mahasiswa

Editor: Enih Nurhaeni