Bongkar Mafia Tambang Ilegal dan BBM Subsidi, 79 Tersangka Dijerat Pasal Berlapis

SEMARANG, iNewsJoglosemar.id - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah bersama jajaran resmi membongkar praktik ilegal yang merugikan negara. Dalam kurun waktu sebulan terakhir, tepatnya periode 14 Oktober hingga 13 November 2026, polisi mengungkap puluhan kasus penambangan tanpa izin (illegal mining) serta penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG bersubsidi. Dari pengungkapan ini, sebanyak 79 orang ditetapkan sebagai tersangka.

Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol. Roy Hardi Siahaan, S.I.K., S.H., M.H., dalam konferensi pers di Mako Ditreskrimsus Polda Jateng, Jumat (13/11/2026), merinci bahwa pihaknya menangani 59 perkara secara keseluruhan. Rinciannya meliputi 7 perkara illegal mining, 46 perkara penyalahgunaan BBM subsidi, dan 6 perkara penyalahgunaan LPG 3 kilogram. Total kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari praktik ini ditaksir mencapai Rp50,78 miliar.

Baca Juga

Polda Jateng Bongkar Tiga Kasus Energi Ilegal, 6 Tersangka Diamankan

"Barang bukti yang berhasil diamankan secara keseluruhan ada 67 unit kendaraan bermotor dan mobil, serta 10 unit alat berat. Untuk BBM bersubsidi yang disita mencapai 63.219 liter yang terdiri dari solar dan pertalite. Selain itu, ada 1.163 tabung LPG berbagai ukuran," ujar Kapolda didampingi Kepala Dinas ESDM Jawa Tengah dan perwakilan Pertamina Patra Niaga.

Modus Tambang Ilegal hingga Oplos LPG

Kapolda memaparkan berbagai modus operandi yang digunakan para pelaku. Untuk kasus illegal mining, para tersangka nekat menggali tanah uruk, pasir, dan batu tanpa izin sah. Sebagian bahkan tetap beroperasi meskipun masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) mereka telah berakhir.

"Mereka menggunakan ekskavator untuk menggali pada malam hari dan secara manual di siang hari, lalu mengangkutnya menggunakan dump truk untuk dijual demi keuntungan pribadi," jelas Irjen Pol Roy.

Baca Juga

Emas Hijau dari Limbah Oli Bekas, Terobosan Energi Bersih di Tambang Martabe

Sementara itu, untuk penyalahgunaan BBM subsidi, pelaku memiliki berbagai taktik cerdik. Mulai dari membeli BBM jenis Pertalite dan Biosolar secara berulang di SPBU untuk ditimbun, memodifikasi tangki kendaraan agar kapasitasnya lebih besar, hingga menggunakan barcode MyPertamina dan pelat nomor palsu untuk melancarkan aksinya.

"Ada juga yang menyedot BBM dari tangki kendaraan ke jeriken, mencampur solar subsidi dengan minyak olahan, lalu menjualnya kembali," tegasnya.

Adapun untuk penyalahgunaan LPG, pelaku melakukan pengoplosan gas bersubsidi 3 kilogram ke tabung non-subsidi berukuran 5,5 kilogram, 12 kilogram, hingga 50 kilogram. Mereka menggunakan selang dan regulator modifikasi untuk memindahkan isi tabung secara ilegal.

Baca Juga

Negara Rugi Rp1 Miliar per 2 Pekan akibat Tambang Pasir Ilegal Klaten

Kapolda Roy menegaskan bahwa operasi ini tidak akan berhenti sampai di sini. Pihaknya akan terus mengawasi dan menindak tegas siapa pun yang mencoba mencuri hak masyarakat melalui penyalahgunaan subsidi dan perusakan lingkungan.

"Jajaran Polda Jawa Tengah berkomitmen menindak tegas setiap penyalahgunaan BBM bersubsidi dan pertambangan ilegal. Kami juga berharap partisipasi masyarakat untuk melaporkan dugaan penimbunan atau penambangan tanpa izin ke kantor polisi terdekat atau layanan 110," tandasnya.

Hukuman Berat

Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal berlapis. Untuk kasus tambang ilegal, penyidik menerapkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar. Sedangkan untuk penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi, pelaku dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan ancaman penjara 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.

Baca Juga

OlympiAR Kembali Digelar, Mahasiswa Juara Bisa Magang di Tambang Emas

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah, Agus Sugiharto, S.T., M.T., menyampaikan apresiasi atas kinerja kepolisian dalam menindak praktik ilegal ini. Ia berharap operasi serupa dapat terus berlanjut guna menghentikan aktivitas tambang ilegal dan penyalahgunaan energi bersubsidi.

"Kami sampaikan terima kasih kepada Pak Kapolda yang telah menangkap kegiatan illegal mining dan masalah BBM subsidi. Harapannya semuanya ini bisa teratasi atau berhenti," ujarnya.

Senada dengan itu, Executive General Manager (EGM) PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Gustiar Widodo, menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung penuh upaya penegakan hukum. Pertamina juga mengajak seluruh pihak dalam rantai distribusi, mulai dari operator SPBU hingga agen LPG, untuk mematuhi aturan yang berlaku.

Baca Juga

Dua Bocah Curi Besi Betel, Alasannya Bikin Ngelus Dada

"Kami konsisten mendukung segala kebijakan pemerintah untuk memastikan distribusi BBM dan LPG bersubsidi berjalan tepat sasaran dan tepat volume. Kami juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan indikasi penyalahgunaan melalui call center 135," tegas Gustiar Widodo.

Editor: Enih Nurhaeni