SEMARANG – Nelayan tak boleh tangkap ikan selama sebulan pada Oktober 2022. Sebagai gantinya, nelayan lokal maupun industri diarahkan mencari sampah plastik di tengah lautan untuk kemudian dijual sesuai harga ikan.
Gerakan tersebut diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengurangi sampah di laut. Apalagi, Indonesia disebut menempati peringkat dua negara sebagai penyumbang sampah laut terbesar di dunia. Menurut data LIPI, terdapat 0,27 – 0,59 juta ton/tahun sampah masuk ke laut Indonesia selama 2018.
“Gerakan pesan kita sampaikan kepada dunia, kita sebut sebagai Bulan Cinta Laut. Ketika seluruh negara komplain soal sampah plastik di laut,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, saat menjadi keynote speaker dalam Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia dan Seminar Nasional Bertajuk Society 5.0 dan Ketahanan Bencana untuk Pembangunan Pesisir Berkelanjutan di Gedung Prof. Soedarto Universitas Diponegoro (Undip), Selasa (20/9/2022).
“Nah gerakan ini kita buat dalam satu tahun penangkapan (ikan), ada satu bulan nelayan dan nelayan industri tidak boleh mengambil ikan, tetapi mereka kita arahkan untuk mengambil plastik di laut,” bebernya.
Menurutnya, sampah plastik sangat berbahaya tak hanya bagi biota laut tetapi juga manusia. Untuk itu, sampah plastik menjadi tanggung jawab seluruh dunia untuk dikelola dan tak lagi dibuang ke tengah laut.
“(Plastik) itu adalah sampah yang sangat berbahaya, karena itu bisa menjadi mikro plastik yang dimakan oleh ikan dan itu berbahaya buat konsumsi umat manusia. Padahal yang namanya plastik tidak hanya dari Indonesia tapi seluruh dunia. Bisa jadi ngumpulnya salah satunya di Indonesia karena putaran arus (laut) di situ,” lanjut dia.
Oleh karenanya, gerakan yang dilaksanakan pada 1-26 Oktober itu akan dibawa ke forum-forum dunia. Dia juga memastikan nelayan yang tak dapat menangkap ikan, tidak akan kehilangan mata pencaharian karena sampah plastik yang dikumpulkan akan dibayar oleh pemerintah.
“Kompensasinya kita bayar sesuai seperti dia ketika mendapatkan ikan. Kita berikan kompensasi khususnya nelayan-nelayan lokal atau nelayan tradisional, sehingga mereka tidak kehilangan mata pencaharian,” ungkapnya.
“Nanti kita gerakan serentak (seluruh Indonesia), karena itu nanti akan kita sampaikan Bapak Presiden Jokowi juga akan ikut di situ. Saya sampaikan dalam forum G20 karena ini penting. Begini loh kita menangani laut kita. Kemudian laut Indonesia ini menjadi tanggung jawab bukan Indonesianya saja, tapi seluruh dunia,” tandasnya.
Melalui gerakan tersebut, diharapkan bisa mengurangi sampah laut sampai 70 persen pada 2025. “Harapannya seluruh dunia akan mengikuti (gerakan tersebut), paling tidak mencegah supaya pembuangan sampah ke laut itu bisa dicegah di awal ketika masih di darat,” tutur dia.
Dia menambahkan, KKP menyiapkan lima program utama berbasis ekonomi biru yang menyeimbangkan kepentingan lingkungan dan ekonomi.
Pertama, perluasan kawasan konservasi perairan mencapai 26,4 juta hektare dari target 32,5 juta hektare pada 2030 dengan fokus utama pengelolaan yang efektif untuk menjaga fungsi serapan karbon biru dan sebagai tempat pemijahan ikan.
Kedua, penangkapan ikan terukur berbasis kuota di enam zona yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini untuk menekan overfishing sehingga stok ikan terjaga dan terkelola dengan baik.
“Untuk membuat tata kelola laut menjadi legal, regulated and reported, Indonesia menetapkan kebijakan penangkapan ikan secara terukur yang berbasis kuota. Kebijakan ini akan diperuntukkan kepada nelayan tradisional dan industri," kata Menteri Trenggono.
Ketiga, peningkatan perikanan budidaya berkelanjutan dengan mendorong pengembangan komoditas unggulan, seperti udang, kepiting, lobster, rumput laut, dan ikan bernilai ekonomis tinggi.
Keempat, guna menjamin wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terjaga dengan baik, pemerintah melakukan penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil termasuk memastikan kegiatan yang memanfaatkan ruang laut sesuai dengan alokasi, daya dukung, dan mitigasi dampaknya.
“Kemudian yang terakhir untuk menjaga kesehatan laut, salah satu program utama KKP adalah Bulan Cinta Laut. Program ini dilaksanakan melalui aksi bersih sampah laut di Indonesia dengan melibatkan nelayan,” katanya.
Guna memastikan kebijakan ini terlaksana dengan baik, Menteri Trenggono, implementasi program ekonomi biru akan dipantau menggunakan teknologi satelit dan kapal pengawas yang terkoneksi secara digital sehingga laut Indonesia akan termonitor dengan baik.
Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro Prof Yos Johan Utama, menyampaikan, upaya pembangunan kelautan dan perikanan perlu dilakukan dengan memberikan fasilitasi, alat, pendidikan, dan akses bagi masyarakat yang kurang mampu yang berkecimpung di dunia kelautan dan perikanan.
"Anak-anak nelayan perlu diberikan kesempatan untuk belajar, sehingga secara bertahap dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat pesisir," tambahnya.
Editor : M Taufik Budi Nurcahyanto
Artikel Terkait
