Ketua DPW DPS Jawa Tengah, Arvin Yusuf, menambahkan, 301 proyek di Jateng mayoritas berada di Kota Semarang dan Solo Raya. Bukan hanya perumahan, tapi DPS juga menggarap proyek rumah kos, properti komersial, hingga pemakaman.
“Untuk model bisnisnya itu macam-macam. Pertama model bisnis perumahan yang residensial skala besar di atas 1-2 hektare, skala menengah yaitu kurang dari 1 hektare, kemudian model bisnis yang lain adalah kaveling. Kemudian ada lagi kos-kosan, properti komersial seperti ruko,” kata Arvin.
“Jadi kalau menurut properti Syariah tidak hanya di residensial, tapi juga di divisi lain mungkin di beberapa unit bisnis lain juga ada bisnis pemakaman. Kemudian divisi wisata,” imbuh dia.
Arvin menyampaikan, proyek pembangunan di berbagai sektor mengalami perlambatan signifikan akibat dampak pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak 2020. Pembatasan sosial, penutupan sementara, dan gangguan rantai pasokan menjadi beberapa faktor utama yang menyebabkan proyek-proyek tersebut terhenti atau berjalan dengan keterbatasan.
“Memang 2 tahun (pandemi) sedang melambat, tapi setelah Covid-19 selesai, alhamdulillah kita naik pelan-pelan. Pergerakan dari properti Syariah di Jawa Tengah yaitu banyak di residensial untuk kelas menengah jadi harga Rp250 juta hingga Rp300 juta. Itu itu pertumbuhan cukup besar terutama di Jawa Tengah bagian selatan seperti daerah Banyumas, Purbalingga, itu pertumbuhannya cukup besar,” pungkasnya.
Editor : M Taufik Budi Nurcahyanto
Artikel Terkait
