Dengan tingginya angka kasus, DPRD meminta pemerintah provinsi untuk mengembangkan terapi pengobatan yang lebih efektif serta menginisiasi pemakaian vaksin TBC. Selain itu, konsolidasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus diperkuat agar penanggulangan TBC dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
"Hal yang penting adalah konsolidasi pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota untuk mengimplementasikan percepatan penanggulangan TBC ini," tegasnya.
Sarif juga mengingatkan pentingnya peran kepala daerah dalam memastikan implementasi 9 Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam penanganan TBC sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2021.
Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi kemasyarakatan, komunitas, serta organisasi profesi dalam rangka mempercepat penanganan penyakit ini.
"Pemerintah daerah juga perlu berkolaborasi dengan mitra organisasi kemasyarakatan, komunitas, organisasi profesi, dan organisasi lain dalam penanganan masalah ini," pungkasnya.
Dengan angka kasus yang terus meningkat, peran aktif pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menekan laju penyebaran serta meningkatkan angka kesembuhan penderita TBC di Jawa Tengah.
Editor : Enih Nurhaeni
Artikel Terkait
