Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Mawardi, menambahkan bahwa FGD ini digelar secara paralel di dua lokasi, yakni di FEB UNDIP dan Universitas Andalas, Sumatera Utara. Pemilihan FEB UNDIP, menurutnya, merupakan bentuk pengakuan atas kualitas akademik dan kontribusi nyata fakultas ini dalam pembangunan ekonomi daerah.
“RAPBN disusun oleh pemerintah bersama DPR, tetapi DPD RI memiliki peran strategis dalam memberikan pertimbangan atas dasar kondisi riil di daerah. Melalui Komite IV, kami ingin masukan dari kampus seperti UNDIP menjadi fondasi dalam menyusun kebijakan fiskal nasional yang tepat sasaran,” jelas Mawardi.
Diskusi FGD ini juga diisi oleh paparan dari dua guru besar UNDIP dari Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, yaitu Prof. F.X. Sugiyanto dan Prof. Nugroho S.B. Maria. Hadir pula Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Heru Susilo, M.T. Diskusi dipandu oleh akademisi UNDIP, Mohamad Egi Destiarsono, M.S.E.
Beberapa topik penting yang dibahas dalam FGD ini meliputi proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional, inflasi, nilai tukar rupiah, kebijakan subsidi, serta arah belanja negara untuk tahun 2026.
Seluruh hasil diskusi FGD ini akan dirumuskan menjadi dokumen rekomendasi yang akan disampaikan DPD RI kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari pertimbangan dalam proses penyusunan RAPBN 2026.
FGD ini juga memperkuat posisi UNDIP, khususnya FEB, sebagai thought leader dalam isu-isu strategis kebijakan ekonomi nasional, sekaligus menegaskan peran kampus sebagai laboratorium ide dan solusi yang konkret bagi bangsa.
Editor : Enih Nurhaeni
Artikel Terkait
