UNDIP juga telah melaksanakan 35 bidang penugasan yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan. Salah satu terobosannya adalah penyediaan air bersih melalui teknologi desalinasi di wilayah pesisir seperti Pekalongan, Jepara, Demak, dan Blora, dengan memanfaatkan energi terbarukan berupa panel surya.
Selain itu, UNDIP juga mengembangkan teknologi d’ozone untuk pengawetan hasil panen pertanian, yang telah diterapkan di 12 titik lokasi. Inovasi ini membantu memperpanjang daya simpan cabai, sekaligus menekan potensi kerugian petani akibat pembusukan pasca panen.
“Kami tidak ingin hanya menjadi penonton dalam pembangunan ekonomi. UNDIP ingin inline dengan DPD RI, agar kajian akademik kami dapat memberikan kontribusi konkret bagi kebijakan fiskal dan pembangunan ekonomi yang inklusif,” ujar Prof. Suharnomo.
Mewakili Gubernur Jawa Tengah, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto, menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan FGD di Jawa Tengah. Menurutnya, provinsi ini memiliki posisi strategis secara geografis dan potensi ekonomi yang besar.
“Jawa Tengah memiliki infrastruktur strategis, tiga pusat kegiatan nasional, sebelas pusat kegiatan wilayah, serta sektor unggulan di bidang pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata. DPD RI sangat penting dalam mendukung pengembangan SDM, infrastruktur, dan pengalokasian anggaran demi mendorong kesetaraan pembangunan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting dalam penyusunan RAPBN yang inklusif dan akurat. Ia menyebutkan bahwa DPD RI memiliki mandat konstitusional untuk memberikan pertimbangan atas kebijakan fiskal pemerintah pusat.
“Forum seperti ini penting untuk menyerap aspirasi dan masukan dari para akademisi daerah. Ini akan memperkaya proses penyusunan RAPBN,” ujarnya.
Editor : Enih Nurhaeni
Artikel Terkait
