JAKARTA, iNEWSJOGLOSEMAR.ID — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membahas dua agenda besar yang menjadi fokus strategis pemerintah dalam sektor energi: pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dan Cadangan Penyangga Energi (CPE). Kedua isu ini mencuat dalam Sidang Perdana Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Tahun 2025.
Dalam siaran pers yang dirilis pada Sabtu (19/4/2025), Bahlil mengungkapkan bahwa Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 tengah memasuki tahap finalisasi untuk dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo. Salah satu proyek strategis dalam RUPTL tersebut adalah PLTN.
PLTN Ditargetkan Beroperasi 2030–2032
“Untuk PLTN itu kita mulai on itu 2030 atau 2032. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan persiapan semua regulasi yang terkait dengan PLTN,” ujar Bahlil.
Ia menekankan bahwa nuklir merupakan sumber energi baru yang efisien dan mampu menjadi solusi penguatan sistem kelistrikan nasional, sekaligus mendukung transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi rendah emisi.
Namun, Bahlil juga mengingatkan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat. Ia menilai dukungan publik terhadap teknologi nuklir harus dibangun secara bertahap dan edukatif.
“Pemanfaatan nuklir sebagai sumber pembangkit listrik harus diimbangi dengan sosialisasi kepada masyarakat secara masif sehingga masyarakat memahami pemanfaatan nuklir,” katanya.
Kilang 1 Juta Barel untuk CPE
Selain PLTN, agenda penting lain yang dibahas dalam sidang adalah mengenai Cadangan Penyangga Energi atau CPE. Bahlil menyoroti ketimpangan antara konsumsi dan produksi minyak nasional.
Ia mencatat bahwa konsumsi minyak Indonesia saat ini mencapai angka 1,5 hingga 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi domestik hanya berkisar antara 580 ribu hingga 610 ribu barel per hari.
“Terkait dengan kondisi itu, Pak Presiden memberikan arahan kepada kami untuk membangun kilang 1 juta barel untuk meningkatkan ketahanan energi nasional kita,” ungkapnya.
Tim Kajian Dibentuk
Sebagai langkah awal, Kementerian ESDM akan membentuk tim khusus untuk melakukan kajian mendalam terkait pembangunan kilang besar tersebut. Tim ini akan melibatkan SKK Migas, PT Pertamina (Persero), serta Dewan Energi Nasional (DEN).
Menurut Bahlil, pembangunan kilang berkapasitas tinggi ini penting bukan hanya untuk menjaga stok energi nasional, tetapi juga untuk mengurangi ketergantungan pada impor produk minyak jadi.
Ketahanan Energi Jadi Prioritas Nasional
Bahlil menegaskan bahwa ketahanan energi kini menjadi prioritas nasional di tengah tantangan global dan naiknya permintaan energi domestik. Upaya jangka panjang seperti pembangunan PLTN dan kilang besar menjadi landasan transformasi sektor energi Indonesia.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya integrasi antara kebijakan energi, infrastruktur, dan kebutuhan industri nasional agar transisi energi tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga realistis dan berkelanjutan.
Editor : Enih Nurhaeni
Artikel Terkait
