Prof. Lita mengacu pada Perpres 12/2025 yang menekankan pentingnya perencanaan berbasis partisipasi. Ia pun merinci tiga elemen utama: akses informasi yang mudah, pelibatan inklusif, serta proses konsultatif yang iteratif.
“Tanpa partisipasi publik yang aktif, pembangunan kehilangan arah dan gagal menjawab kebutuhan nyata rakyat,” tandasnya.
Adapun Kepala BKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, dalam diskusi strategis di Jakarta pada hari yang sama, menekankan pentingnya desentralisasi adaptif dan pemikiran inovatif sebagai pendekatan kunci dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas.
“Menuju Indonesia Emas, caranya adalah dengan desentralisasi. Pertanyaannya: kita sanggup enggak ke sana?” ujar Zudan. Ia menyebut, Indonesia memiliki lebih dari 500 kabupaten/kota dan puluhan kementerian/lembaga yang perlu bergerak sinergis berdasarkan arah pembangunan nasional.
Dengan belanja negara dan daerah mencapai hampir Rp5.000 triliun per tahun, menurut Zudan, tantangannya bukan hanya alokasi anggaran, tapi kemampuan menyelaraskan kebijakan antarwilayah dan antarlevel pemerintahan.
“Apakah Asta Cita Presiden Prabowo bisa dijalankan dengan kondisi dan potensi sekarang? Itu pertanyaan besarnya,” katanya. Zudan menyerukan perlunya adjustment policy dan ruang diskresi yang sahih, sebab persoalan riil di lapangan terus berubah.
Editor : Enih Nurhaeni
Artikel Terkait
