SEMARANG, iNEWSJOGLOSEMAR.ID — Mimpi Indonesia Emas 2045 bukanlah angan-angan kosong, melainkan proyeksi nyata yang bisa dicapai bila pemerintah menjalankan pembangunan berbasis bukti, melibatkan partisipasi publik secara bermakna, dan membuka ruang desentralisasi serta inovasi.
Hal ini mengemuka dalam Seminar Nasional “Mengawal Penyelenggaraan Pemerintahan Baru Menuju Indonesia Emas 2045” yang digelar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Selasa (29/4/2025).
Prof. Dr. Moh Mahfud MD, dalam paparannya, menekankan bahwa kebijakan publik harus ilmiah, partisipatif, dan tidak boleh dipisahkan dari dasar data konkret. Ia mengingatkan kembali makna Indonesia Emas sebagai fase pasca-kemerdekaan yang ideal, yakni ketika bangsa telah menyeberangi "jembatan emas" menuju masyarakat adil dan makmur sebagaimana visi yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
Menurut Mahfud, proyeksi Indonesia Emas sudah ditopang studi ilmiah sejak masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lewat Perpres No. 22 Tahun 2010, dan dikuatkan Presiden Joko Widodo melalui Perpres No. 15 Tahun 2016. Ia mengutip studi McKinsey dan PricewaterhouseCoopers yang memprediksi Indonesia bisa masuk lima besar ekonomi dunia dengan pendapatan per kapita USD 23.900, pendidikan tinggi 74%, dan nol kemiskinan ekstrem.
Namun, Mahfud mengingatkan bahwa capaian ini hanya mungkin terjadi jika politik kebijakan dijalankan dengan benar. “Politik kebijakan berarti proses pembuatan kebijakan publik yang dipengaruhi dan dijalankan melalui dinamika kekuasaan,” ujarnya.
Ia menyoroti bahwa kebijakan publik sering lahir cacat karena dominasi aktor kuat, kolusi tersembunyi, dan data yang tidak valid. Bahkan, kata Mahfud, “Data yang bersumber dari pakar pun bisa dipolitisasi sesuai kepentingan sempit.”
Editor : Enih Nurhaeni
Artikel Terkait
