SEMARANG, iNewsJoglosemar.id – Ekonom Awalil Rizky menyoroti kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang memangkas porsi dana transfer ke daerah dalam APBN 2026. Ia menilai, langkah tersebut menunjukkan arah kebijakan keuangan yang semakin tersentralisasi dan berpotensi melemahkan kemandirian fiskal daerah.
Dalam forum Bedah APBN 2026 yang digelar KAHMI Jawa Tengah di Semarang, Selasa (7/10/2025), Awalil menegaskan bahwa pemerintah pusat perlu meninjau ulang argumen yang kerap digunakan untuk membenarkan pengurangan dana daerah.
“Presiden Prabowo itu melakukan sentralisasi keuangan negara, alasannya daerah ini banyak rajanya, banyak korupnya, dikasih duit juga enggak dibelanjakan. Tapi apakah di pusat lebih sedikit korupsinya? Argumen seperti itu tidak adil,” ujarnya di hadapan peserta diskusi.
Menurut Awalil, tidak semua daerah gagal menyerap anggaran atau menyalahgunakan dana. Banyak kasus justru dipicu oleh ketidakpastian transfer dana dari pusat, yang membuat pemerintah daerah kesulitan menyusun kontrak dan timeline proyek secara tepat.
“Dia tidak membelanjakan optimal karena proses dari pusat yang ketidakpastian, sehingga tidak mungkin memastikan jalan ketika duitnya belum dipegang,” jelas ekonom asal dari Bright Institute itu.
Ia menilai, pemangkasan tersebut memperbesar kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah. Awalil mencontohkan, provinsi penghasil sumber daya seperti Aceh, Kalimantan Timur, dan Riau bisa merasakan langsung dampaknya karena penurunan dana bagi hasil dari sektor migas, cukai, dan pajak.
“Coba bayangkan Anda jadi bupati di Bontang, DPRD, atau rakyat di sana. Kelimpungan nanti,” katanya.
Awalil menambahkan, dalih pemerintah bahwa “belanja pusat juga dinikmati daerah” tidak sepenuhnya benar. Menurutnya, belanja pusat umumnya berbasis proyek dan tidak selalu menjawab kebutuhan spesifik masyarakat daerah.
“Dulu juga begitu, belanjakan di daerah-daerah katanya. Tapi yang beneran dibelanjakan daerah itu diambil oleh pusat,” ungkapnya.
Koordinator Presidium Majelis Wilayah (MW) KAHMI Jawa Tengah Masrifan Djamil menegaskan bahwa APBN bukan sekadar instrumen angka dan kebijakan fiskal, tetapi merupakan amanah konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan dan pendidikan rakyat Indonesia.
“Jadi APBN itu kan merupakan perwujudan dari amanah, kepada Presiden dan seluruh pembantunya, eksekutif, dan juga legislatif DPR. Dari situ akan terlihat orientasinya, apakah benar-benar menuju kesejahteraan rakyat dan manusia Indonesia yang terdidik,” kata Masrifan.
Editor : Enih Nurhaeni
Artikel Terkait
