Menurutnya, APBN 2026 perlu dilihat dari dua perspektif utama yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yakni kesejahteraan rakyat dan pencerdasan kehidupan bangsa. “Kalau dua hal itu sejalan, Indonesia akan baik. Tapi kalau arah politik anggarannya tidak sesuai, tentu hasilnya juga menyimpang,” ujarnya.
Masrifan menjelaskan, diskusi ini digelar untuk memberikan edukasi publik dan kesadaran fiskal, khususnya di kalangan alumni dan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Kegiatan itu sekaligus sebagai rangkaian Milad ke-59 KAHMI.
“KAHMI itu memang kecil, tapi punya tanggung jawab besar untuk mengedukasi lingkungan. Kita undang keluarga besar — HMI, KOHATI, FORHATI, Korp Alumni HMI— supaya sama-sama memahami ke mana arah anggaran negara ini,” tuturnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengakui adanya keberatan dari sejumlah kepala daerah terkait rencana pemangkasan dana transfer daerah dalam APBN 2026. Namun, ia menilai langkah tersebut penting untuk memastikan efektivitas pengelolaan keuangan negara.
“Kalau semua orang angkanya dipotong ya pasti semuanya enggak setuju. Itu normal,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta (7/10/2025).
Ia menegaskan, pemerintah pusat tetap berkomitmen menjaga sustainabilitas kebijakan fiskal dan akan meninjau kembali penyesuaian transfer daerah ketika pendapatan negara membaik. “Kalau ekonominya udah bagus, pajaknya naik, bea cukainya nggak ada bocor, ya nanti kita bagi,” ujarnya.
Purbaya juga menyebut bahwa penyesuaian anggaran diarahkan agar belanja pemerintah lebih efisien dan tepat sasaran, dengan fokus pada penguatan infrastruktur dasar di daerah-daerah tertinggal. “Ada daerah yang bilang belum punya jembatan, warganya ke Malaysia karena aksesnya sulit. Saya bilang nanti minta PU untuk bangun,” kata Purbaya.
Editor : Enih Nurhaeni
Artikel Terkait
