Sinergi Kebijakan Kesehatan Jadi Tantangan
Pratikno menilai, masih banyak kebijakan di lapangan yang berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi lintas sektor. Hal itu membuat intervensi pemerintah sering tidak efektif.
“Kami di Kemenko-an, semua Kemenko-an itu punya tugas SKP namanya sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian,” tuturnya.
Ia menekankan tiga hal penting agar kebijakan kesehatan masyarakat lebih presisi, yakni menghapus ego sektoral, mengintegrasikan data antarinstansi, dan menggunakan teknologi dalam pengambilan keputusan.
“Dengan koordinasi yang makin intensif dibantu oleh data, oleh teknologi, kita bisa lebih presisi. Kebijakannya lebih presisi, intervensinya lebih presisi,” kata Pratikno.
Pratikno menegaskan bahwa masa depan Indonesia bergantung pada generasi sehat yang dibangun sejak hari ini. “Kalau kita tidak bisa memecahkan masalah-masalah ini, ini akan menjadi tantangan serius bagi membangun generasi emas, untuk Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Dedi Supratman, SKM., MKM, mendesak pemerintah segera mengesahkan standar profesi dan kompetensi tenaga kesehatan masyarakat yang hingga kini masih tertunda.
“Standar kompetensi sudah dibuat, standar profesi sudah dibuat, tapi belum ditandatangani oleh Pak Menteri. Jadi mohon Pak Menteri untuk bisa tandatangan. Kalau ada yang salah, mohon koreksi, kami ikut,” ucap Dedi.
Menurutnya, penetapan standar profesi sangat mendesak agar kampus-kampus dapat membuka program studi profesi Kesehatan Masyarakat (Kesmas) secara resmi dan seragam di seluruh Indonesia.
“Yang penting segera ditandatangani. Sehingga pembukaan prodi-prodi di fakultas kesehatan Indonesia ini bisa segera dilaksanakan untuk pendidikan profesinya,” tegasnya.
Dedi juga menyoroti ketimpangan distribusi tenaga Kesmas yang masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan Pulau Jawa. Padahal, banyak daerah terpencil dan perbatasan yang masih kekurangan tenaga kesehatan masyarakat.
“Kesmas ini sebenarnya terdistribusi di provinsi-provinsi di daerah terpencil dan perbatasan. Kami siap prinsipnya untuk mengisi kekosongan tenaga-tenaga itu, asal memang ada perintah,” ujarnya.
Menurut Dedi, penguatan tenaga Kesmas harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya di puskesmas tingkat kecamatan, tetapi juga hingga puskesmas pembantu (pustu) di tingkat desa.
“Agar ini hidup, BPJS harus berbenah. BPJS itu jangan hanya dana untuk kapitalisasi di kecamatan untuk puskesmas. Ini harus diturunkan sampai ke desa-desa untuk promosi preventif. Nah, itu yang penting,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah yang kini mulai memperluas penugasan lintas profesi, tidak hanya bagi tenaga gizi, tetapi juga tenaga kesehatan masyarakat.
“Tidak hanya tenaga Gizi, tapi juga tenaga kesehatan masyarakat akan ditugaskan untuk melengkapi kekosongan-kekosongan tersebut,” tambahnya.
Editor : Enih Nurhaeni
Artikel Terkait
