Kegiatan apel dipimpin Bupati Semarang Ngesti Nugraha dan diikuti puluhan perempuan dari berbagai instansi, termasuk serikat pekerja. Dalam amanatnya, Ngesti menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan persoalan domestik, melainkan pelanggaran HAM.
“Penghapusan kekerasan itu adalah tanggung jawab kita semua,” tegasnya.
Usai apel, Bupati bersama Kepala DP3AKB Dewanto Leksono Widagdo menandatangani papan komitmen pencegahan kekerasan terhadap anak. Sebuah simbol bahwa pemerintah tidak boleh berpaling dari persoalan yang sebagian besar tak tampak di permukaan.
Dewanto kembali mengingatkan bahwa jumlah kasus yang tercatat bukanlah gambaran sesungguhnya. Fakta ini menjadi alarm bahwa pembentukan UPTD bukan hanya kebijakan administratif, tetapi upaya menyelamatkan korban yang selama ini tersembunyi.
“Ada 65 kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa dan 43 kasus pada anak perempuan,” ujarnya.
Editor : Enih Nurhaeni
Artikel Terkait
