SEMARANG, iNewsJoglosemar.id – Upaya memperkuat pengawasan terhadap profesi notaris di Jawa Tengah terus dilakukan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah resmi melantik Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris, bersamaan dengan pelantikan pejabat manajerial, nonmanajerial, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta Notaris Pengganti, Selasa (6/1/2026).
Pelantikan yang digelar di Aula Kresna Basudewa Kanwil Kemenkum Jawa Tengah itu diikuti lima pejabat manajerial dan nonmanajerial, termasuk satu pejabat administrator yang dipercaya menjabat sebagai Kepala Balai Harta Peninggalan (BHP). Selain itu, lima PPNS, satu PAW Anggota MPD Notaris, serta satu Notaris Pengganti turut diambil sumpah jabatannya. Kegiatan berlangsung secara hybrid, dengan sebagian peserta mengikuti melalui zoom meeting.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola organisasi sekaligus pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan, termasuk profesi notaris.
“Sebagai aparatur sekaligus profesional, Saudara telah diberikan kepercayaan untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab,” tegas Heni dalam sambutannya.
Khusus kepada PAW Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris, Kakanwil menekankan pentingnya peran MPD dalam menjaga kehormatan, martabat, serta kepatuhan notaris terhadap hukum dan kode etik.
“Majelis Pengawas Daerah memiliki tugas menjaga martabat dan kehormatan notaris. Jika terdapat pelanggaran hukum atau kode etik, MPD memiliki kewenangan untuk mengingatkan dan melakukan pemeriksaan,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa pengawasan notaris tidak dapat dilakukan secara individual, melainkan membutuhkan kerja sama dan komunikasi yang solid di dalam tim MPD.
“Saudara tidak bekerja sendiri. Sinergi dan komunikasi di dalam Majelis Pengawas Daerah menjadi kunci efektivitas pengawasan,” katanya.
Selain pengawasan notaris, Heni juga menyoroti pentingnya kepemimpinan dan kerja tim bagi pejabat yang baru dilantik, khususnya Kepala BHP. Ia meminta agar pejabat tersebut mampu membangun tim yang solid dan menjadi teladan bagi jajaran.
“Sebagai pemimpin, Saudara harus menjadi role model dan inspirator, tidak hanya bagi internal, tetapi juga bagi pejabat pengawas,” pesannya.
Kepada para PPNS yang baru dilantik, Kakanwil mengingatkan agar kewenangan khusus yang dimiliki dapat dijalankan secara profesional, proporsional, dan tidak melampaui ketentuan hukum.
“PPNS memiliki kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang. Oleh karena itu, laksanakan tugas dengan penuh integritas dan tanggung jawab,” tegasnya.
Editor : Enih Nurhaeni
Artikel Terkait
