Jenderal Dudung Jawab Kritikan Megawati soal Kodam, Bukan Masalah Perang dan Tidak

JOGJA, iNewsJoglosemar.id – Jenderal Dudung jawab kritikan Megawati soal Kodam yang akan dibentuk di seluruh provinsi. Sebelumnya, rencana pembentukan Kodam di setiap provinsi itu mendapat kritik dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Megawati mempertanyakan pembentukan Kodam (Komando Daerah Militer) setiap provinsi karena tidak dalam keadaan perang.

Jenderal Dudung mengatakan, penambahan Kodam itu awalnya dari Menteri Pertahanan (Menhan). Menhan menyampaikan kepada KSAD, saat ini perlu dibuat Kodam karena polisi sudah lebih dahulu melakukan perubahan.

"Dulu ada tipe A, tipe B, tipe C. tipe itu kolonel, tipe B brigjen Tipe A itu mayjen," kata dia di UAD Yogyakarta, Senin (22/5/2023).

Dia menyebut, saat ini di kepolisian di setiap provinsi sudah dipimpin oleh jenderal bintang 2, sementara Angkatan Darat masih kolonel yaitu Danremnya. Dan saat ini di setiap provinsi yang ada Kodamnya dan tidak semuanya dipimpin pangdam.

Dia mencontohkan, seperti di Lampung. Sebagai wilayah provinsi terdapat kapolda jenderal bintang 2, sementara danrem baru bintang 1. Di sisi lain, pembentukan Kodam juga dinilai perlu karena tuntutan zaman sekarang ini sudah begitu kompleks permasalahan.

"Maka perlu di masing-masing provinsi perlu ada kodam. Itu awalnya dari Menhan, dan disampaikan kepada saya," tambahnya.

Setelah disampaikan Menhan, dia pun membuat konsep dan kemudian mengajukan kepada Panglima TNI. Dan kemudian dari KSAD mengajukan kepada panglima TNI.

"Dan Panglima TNI juga sudah menyetujuinya untuk kemudian diajukan ke Menhan kemudian nanti keputusannya di MenPan. Bukan masalah perang dan tidak perang," ketusnya.

 

Editor : M Taufik Budi Nurcahyanto