Protes Guru Besar Tingginya Pajak PTN-BH: Dilepas Kepalanya, Dipegang Buntutnya

SEMARANG, iNewsJoglosemar.id – Pajak pengelolaan dana riset PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum) dinilai masih tinggi sehingga menghambat penelitian para dosen. Apalagi, selama ini dana penelitian untuk riset di perguruan tinggi juga dianggap masih kurang.

"PTN-BH itu ibarat dilepas kepalanya, tapi masih dipegang buntutnya," ujar Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof. Yos Johan Utama, di sela Sidang Paripurna Majelis Senat Akademik PTN-BH, di Gedung Prof. Soedarto, Kampus Undip Semarang, Sabtu (25/11/2023).

Baca Juga

Bisnis Beretika Lingkungan, Begini Pandangan 2 Guru Besar Undip

Rektor Undip juga mengeluhkan tingginya pajak yang harus dibayarkan PTN-BH dan kerumitan dalam membuat administrasi laporan pertanggungjawaban (LPj). Isu ini menjadi sorotan penting dalam upaya meningkatkan kualitas riset di perguruan tinggi di Indonesia.

“PTN-BH jangan disamakan dengan perusahaan. Kami butuh keringanan pajak dari pemerintah, agar riset yang dilakukan PTN-BH bisa maksimal,” imbuh Ketua Majelis Senat Akademik PTN-BH, Prof. Sulistiowati, kepada awak media.

Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini menyatakan, perguruan tinggi selama ini harus memutar otak untuk mendapatkan dana riset atau penelitian. Padahal, pemerintah melalui Menteri Keuangan memberikan target PTN-BH untuk masuk ke level 100 besar tingkat dunia.

Baca Juga

Pasutri Guru Besar UGM, Dukungan Cinta dan Dedikasi Penantian 10 Tahun Tidak Terasa Lama

“Dana penelitian yang saat ini masih kurang, sehingga kalau ingin bersaing dengan perguruan tinggi mancanegara di kancah global, perlu dukungan dana lebih kuat lagi," tandasnya.

Dia menyebut, untuk mencapai level tersebut membutuhkan dukungan dana cukup besar agar meningkatkan kualitas riset di perguruan tinggi. Untuk itu, pemerintah perlu menambah anggaran penelitian untuk PTN-BH.

Selama ini, untuk melakukan riset dosen PTN-BH juga mendapatkan dukungan dana dari corporate social responsibility (CSR) perbankan dan perusahaan. Termasuk di antaranya adalah BUMN seperti Pertamina dan PLN.

Baca Juga

Jadi Tersangka KPK, Wamenkumham Eddy Hiariej Hadiri Pengukuhan Guru Besar di UGM

“Dana riset dari pemerintah saat ini hanya untuk penelitian mendasar. Sehingga untuk melakukan lompatan riset butuh dana besar,” kata dia.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Undip, Prof. Dr. Jamari, S.T., M.T, menambahkan, jumlah publikasi internasional Scopus oleh dosen-dosen Undip realtif meingkat. Pada 2023,tercatat 1.675 penelitian yang telah terpublikasi. Jumlah ini meningkat dari tahun 2022 yang hanya 1.476 publikasi.

“Kami menerapkan sistem informasi penelitian TRaCS LPPM yakni Tools of Research and Community Services. Menurut kami bagus, karena di sini semua laporan SPJ itu bisa terlihat, termasuk monitoring hasil dan lain sebagaianya,” kata dia.

Baca Juga

Rektor IPDN Jadi Guru Besar, Hadi Prabowo Bicara Transformasi Pemerintahan Digital

“Katanya Kementerian inginnya riset berbasis output tanpa SPJ, tapi faktanya semua auditor minta SPJ. Jadi kebijakan di Undip, SPJ adalah wajib. Jadi mereka (dosen) tetap membuat SPJ. Ketika diperiksa kapan pun kami siap. Dengan sistem ini maka penyimpanannya tidak hanya manual lagi tapi by system,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, Sidang Paripurna Majelis Senat Akademik PTNBH mengusung tema "Penguatan Budaya Riset Trandisiplin di Perguruan Tinggi". Sidang dihadiri perwakilan 21 PTN-BH se-Indonesia untuk mendukung penelitian agar semakin bisa bersaing di kancah internasional.

Editor : M Taufik Budi Nurcahyanto