May Day 2025, Buruh di Jateng Komitmen Jaga Kondusivitas

Dirreskrimsus Polda Jateng, Kombes Arif Budiman, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Desk Ketenagakerjaan telah terbentuk di lingkungan Polda Jateng. Untuk mendukung tugas desk ini, para penyidik Ditreskrimsus dan jajaran Polda telah mengikuti pelatihan Undang-Undang Ketenagakerjaan secara luring dan daring selama empat hari.

"Masyarakat kini dapat melaporkan berbagai permasalahan ketenagakerjaan, termasuk persoalan BPJS, melalui Desk Ketenagakerjaan di Polda Jateng," ujar Arif Budiman.

Baca Juga

Jalur Pantura Timur Minim Penerangan, Buruh Khawatir Saat Berangkat Kerja 

Ketua FSPMI Jawa Tengah, Aulia Hakim, mengapresiasi keberadaan Desk Ketenagakerjaan tersebut. Ia menyebut, desk ini mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan hubungan industrial yang sebelumnya kerap memakan waktu panjang.

"Biasanya, penyelesaian hubungan industrial seperti bipartit, mediasi, hingga ke PHI bisa memakan waktu lebih dari satu setengah tahun. Dengan adanya desk ini, proses tersebut bisa diselesaikan dalam dua minggu hingga dua bulan saja," kata Aulia.

Meski demikian, Aulia juga menyoroti kendala dalam mekanisme pelaporan. Saat ini, pekerja harus melapor langsung ke Polda Jateng di Semarang. Ia mengusulkan agar ke depan, pengaduan dapat dilakukan secara daring agar lebih mudah diakses pekerja di daerah seperti Wonogiri, Brebes, Rembang, dan Solo Raya.

Baca Juga

Ahmad Luthfi Siapkan Pergub Day Care, Buruh di Kawasan Industri Bisa Lebih Tenang 

Aulia juga mengusulkan agar Desk Ketenagakerjaan dibentuk hingga ke tingkat kabupaten/kota melalui Polres dan Polrestabes, guna memperluas jangkauan layanan.

Sebagai penutup kegiatan, para ketua serikat pekerja se-Jawa Tengah menyatakan sikap bersama yang berisi:

1. Mendukung TNI-Polri dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah Jawa Tengah.

Baca Juga

Biaya Penitipan Anak Rp40 Ribu per Hari, Buruh Pabrik Rokok MInta Solusi 

2. Mendukung TNI-Polri dalam mengantisipasi penyebaran berita hoaks dan isu SARA yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI.

Editor : Enih Nurhaeni